ORINEWS.id – Setelah dua tahun konflik dan genosida yang menewaskan ratusan ribu warga sipil, kesepakatan gencatan senjata terbaru antara Perlawanan Palestina dan Israel akhirnya tercapai pada Kamis. Perjanjian yang ditengahi Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat serta Turki itu disambut luas oleh berbagai negara dan gerakan politik di kawasan.
Kesepakatan ini bertujuan menghentikan agresi militer Israel di Gaza dan membuka jalan bagi gencatan senjata bertahap. Butir perjanjian mencakup pembebasan tawanan Israel dan tahanan Palestina, penarikan bertahap pasukan pendudukan, serta pengawasan internasional untuk memastikan kepatuhan semua pihak.
Perundingan menuju kesepakatan itu berlangsung alot, ditandai dengan diplomasi bolak-balik antara Doha, Kairo, dan Washington. Meski Hamas menyatakan kesiapannya bernegosiasi dengan sejumlah jaminan, para pejabat Israel disebut masih terbelah mengenai waktu dan ketentuan gencatan senjata.
Ansar Allah Yaman Sambut Gencatan Senjata
Gerakan Ansar Allah di Yaman menyambut baik kesepakatan tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap setiap langkah yang melindungi hak-hak rakyat Palestina. Dalam pernyataannya, Ansar Allah menyebut perjanjian ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri agresi dan pengepungan di Gaza serta membebaskan tahanan Palestina.
Anggota Biro Politik Ansar Allah, Mohammed al-Farah, memuji faksi-faksi Perlawanan Palestina atas “upaya tulus dan bertanggung jawab” mereka dalam mempertahankan persatuan dan keteguhan rakyat Palestina. Ia juga menuntut pertanggungjawaban penuh Israel atas kejahatan perang yang dilakukan selama agresi.
“Setiap kesepakatan harus mengarah pada penghentian agresi total, pencabutan blokade, serta mewujudkan aspirasi rakyat Palestina atas kebebasan dan pembentukan negara dengan Al-Quds sebagai ibu kota,” ujar al-Farah.
Turki Apresiasi Langkah Diplomatik
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan kepuasannya atas kesepakatan yang dicapai di Sharm el-Sheikh. Ia berterima kasih kepada Amerika Serikat atas kemauan politiknya mendorong Israel menyetujui gencatan senjata.
Erdogan menegaskan komitmen Turki terhadap pembentukan negara Palestina merdeka di sepanjang perbatasan 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kota.
Reaksi Internasional
Sejumlah negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Yaman menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju akhir bencana kemanusiaan di Gaza. Namun, Amerika Serikat dan sekutu Barat cenderung menekankan isu pembebasan tawanan tanpa mengkritik tindakan militer Israel.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji perjanjian itu dan mendesak implementasi cepat serta akses kemanusiaan penuh ke Gaza. Ia menyerukan langkah baru menuju solusi politik yang komprehensif bagi masalah Palestina.
“Saya menyambut baik kesepakatan untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza berdasarkan proposal Presiden Donald J. Trump,” kata Guterres. “Pertempuran harus dihentikan untuk selamanya.”
PBB, lanjutnya, akan mendukung implementasi kesepakatan dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan serta upaya rekonstruksi di Gaza.
Australia, Inggris, dan Uni Eropa Dukung Gencatan Senjata
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong menyebut kesepakatan itu sebagai langkah menuju perdamaian dan menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara. Dalam pernyataannya, keduanya menyoroti pentingnya mencegah Hamas kembali berperan dalam pemerintahan Gaza di masa depan.
Perdana Menteri Inggris Kier Starmer juga menyambut baik kesepakatan tersebut dan mendesak implementasi segera. “Ini adalah momen kelegaan mendalam bagi warga Gaza dan keluarga para sandera setelah dua tahun penderitaan,” ujarnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut menyatakan dukungan terhadap perjanjian gencatan senjata itu. Ia berharap kesepakatan tersebut membuka jalan bagi perdamaian abadi dan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyebutnya sebagai “terobosan signifikan.”
India Sambut Kesepakatan
Perdana Menteri India Narendra Modi melalui unggahan resminya menyatakan dukungan terhadap kesepakatan tahap pertama yang disusun berdasarkan rencana Presiden AS Donald Trump. New Delhi menilai langkah itu sebagai momentum positif menuju stabilitas kawasan dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
