ORINEWS.id – Pemerintah Israel memerintahkan militer untuk menghentikan operasi perebutan Kota Gaza dan mengurangi aktivitas militernya di Jalur Gaza. Langkah ini diambil setelah Hamas pada Jumat malam, 3 Oktober 2025 waktu setempat, menyatakan menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Laporan Army Radio Israel pada Sabtu, 4 Oktober 2025, menyebut keputusan tersebut diambil setelah para pemimpin politik Israel menilai situasi terbaru dan melakukan konsultasi dengan pejabat AS. “Pasukan hanya diperintahkan melakukan tindakan defensif di Jalur Gaza,” demikian perintah resmi yang dikutip media tersebut.
Sumber yang sama juga menyebutkan, instruksi itu secara efektif menghentikan seluruh operasi ofensif militer Israel untuk merebut Gaza.
Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa pemerintah kini bersiap melaksanakan tahap pertama dari rencana perdamaian Trump, yakni membebaskan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Sebelumnya, Hamas dalam pernyataan resminya menyetujui sejumlah poin dari 20 butir rencana perdamaian Trump. Kelompok perlawanan yang menguasai Jalur Gaza itu menyatakan siap membebaskan semua sandera Israel—baik yang hidup maupun tewas—serta menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang independen.
“Isu-isu lain yang diangkat dalam proposal Presiden Trump mengenai masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina terkait sikap persatuan bangsa berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang terkait,” tulis Hamas melalui kanal Telegram, dikutip dari Anadolu.
Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa Hamas telah menyampaikan tanggapannya secara resmi kepada para mediator dan meminta klarifikasi atas sejumlah poin dalam proposal tersebut.
