ORINEWS.id – Sebanyak 70 anggota parlemen Iran menandatangani surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi serta pimpinan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada Senin, 22 September 2025. Dalam surat itu, mereka mendesak peninjauan ulang doktrin pertahanan negara dan sikap resmi Iran terhadap senjata nuklir.
Para legislator menjelaskan, doktrin pertahanan Iran dan penolakan pengembangan senjata nuklir disusun ketika komunitas internasional masih mampu menahan tindakan Israel. Namun, sejak Juni lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran dengan tujuan merusak kemampuan rudal dan menghancurkan program nuklir negara itu. Serangan tersebut didukung Amerika Serikat, yang bahkan ikut menargetkan tiga fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordow.
Iran selama ini menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan tidak dimaksudkan untuk memproduksi senjata nuklir. Doktrin tersebut berlandaskan fatwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang secara tegas melarang pengembangan dan penggunaan senjata nuklir.
Iran Hentikan Kerja Sama dengan IAEA
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Sabtu, 20 September 2025, mengumumkan penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Keputusan itu diambil setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang memberlakukan kembali sanksi nuklir terhadap Teheran.
Menurut pernyataan resmi yang dikutip lembaga penyiaran pemerintah IRIB, keputusan tersebut diambil menyusul “langkah bermotif politik” dari tiga negara Eropa (E3).
“Kerja sama dengan IAEA akan ditangguhkan karena tindakan negara-negara Eropa tersebut,” bunyi pernyataan itu.
Anggota parlemen Iran menegaskan, segala bentuk tekanan hanya akan direspons dengan tindakan yang “lebih keras dan lebih tegas” dari sebelumnya.
Para diplomat Eropa menuding Iran belum memenuhi syarat untuk mencegah diberlakukannya kembali sanksi. Namun, pejabat Iran menyatakan bahwa negara itu siap menghadapi tekanan baru.
Sementara itu, kesepakatan terbatas antara Iran dan IAEA yang sempat memberi akses inspektur ke sejumlah fasilitas yang rusak akibat serangan sebelumnya, hingga kini belum memulihkan pengawasan penuh. []
