ORINEWS.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Dalam kesepakatan itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Defisit anggaran pun didesain mencapai Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kesepakatan tersebut terungkap dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR.
“Dengan tuntasnya pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026 dari Badan Anggaran DPR RI, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Wakil Pemerintah lainnya, serta Pimpinan Bank Indonesia. Dari yang terjalin ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Purbaya.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.693,7 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp336 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun.
Adapun belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.639,2 triliun.
Dengan postur tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp89,7 triliun. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun.
Hasil kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. []
