ORINEWS.id -Para menteri yang terindikasi masih menjadi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau yang biasa disematkan publik sebagai Geng Solo tak henti-hentinya membikin kegaduhan di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Teranyar, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau menjadi biang kegaduhan di publik.
Untungnya, Presiden Prabowo telah menganulir keputusan tersebut dengan menetapkan pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Mangkir Ketek tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
“Dengan langkah yang diambil oleh Menteri dalam Negeri ini saya lihat bisa menyebabkan gaduh secara Politik nasional dan dapat menyebabkan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan kepada RMOL, Rabu, 18 Juni 2025.
Iwan akrab disapa, kebijakan para menteri loyalis Jokowi ini seperti diorkestrasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia berharap Prabowo dapat mengambil langkah tegas terhadap menteri-menteri tersebut.
“Saya lihat menteri-menteri warisan Presiden Jokowi selalu menimbulkan kegaduhan politik dan kebijakan yang diambil acap kali menimbulkan kontroversi negatif di mata publik,” jelasnya.
“Sehingga Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan kabinetnya dengan reshuffle agar langkah-langkah sembrono menteri-menterinya tidak terulang terus menerus,” pungkas Iwan.
Sebelum polemik Mendagri, publik sudah lebih dulu digegerkan dengan pernyataan maupun kebijakan kontroversial dari menteri-menteri yang dicap sebagai loyalis Jokowi. misalnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
