ORINEWS.id – Sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali memicu gelombang protes. Ratusan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai perguruan tinggi di Aceh menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (16/6/2025). Massa menuntut agar empat pulau yang kini secara administratif masuk wilayah Sumatera Utara segera dikembalikan ke Aceh.
Aksi yang dimulai sejak pukul 12.30 WIB ini digelar oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Gerakan Aceh Melawan. Mereka membawa berbagai atribut, termasuk bendera Bulan Bintang dan spanduk bertuliskan “Referendum”, yang menjadi simbol penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah pusat.
📎 Baca juga: Akhirnya Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Unjuk rasa ini dipicu oleh terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Dalam orasinya, seorang orator, M. Rizki, menyebut keputusan pemerintah pusat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aceh. “Republik Indonesia selalu mengingkari janji, dari masa Soekarno hingga hari ini. Empat pulau kami dicaplok Sumut dan ditetapkan oleh Tito Karnavian. Kami minta Tito dicopot dari jabatan Menteri!” serunya disambut sorak sorai massa.
📎 Baca juga: Respon Keputusan ‘Dungu’ soal 4 Pulau, Sentral Informasi Referendum Aceh Keluarkan Sikap Tegas
Selain orasi, para pengunjuk rasa juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan seperti Aceh Pusaka Nanggroe dan Syahid Aceh, yang melambangkan tekad dan semangat perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan Aceh.
Pihak kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlihat mengawal jalannya aksi dengan ketat. Sejumlah demonstran membawa properti berbentuk senjata mainan dan pelatuk yang menyerupai alat perang, namun situasi tetap berlangsung kondusif. Hingga berita ini diturunkan, aksi demo masih berlangsung. []
