ORINEWS.id – Media Axios pada Jumat (30/1/2026) melaporkan bahwa, Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman (KBS) memperingatkan bahwa Iran akan semakin kuat jika Presiden AS Donald Trump tidak menindaklanjuti ancaman serangannya. Menurut laporan Axios, KBS, orang kepercayaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyampaikan peringatan itu dalam pengarahan tertutup di Washington di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Pernyataan KBS berbeda dengan sikap pihak kerajaan sebelumnya yang menekankan kehati-hatian dan memperingatkan bahaya eskalasi konflik dengan Iran. Diketahui, tiga pekan lalu, MBS dikabarkan mendesak Trump untuk menghindari aksi militer karena berisiko memicu konflik yang lebih luas di kawasan. Peringatan itu disebut-sebut ikut memengaruhi Trump untuk menunda serangan.
KBS berkunjung ke Washington ketika AS meningkatkan kekuatan militernya di kawasan Teluk. Meski Trump memerintahkan penambahan signifikan pasukan AS, para pejabat Gedung Putih menyatakan belum ada keputusan dan diplomasi tetap menjadi opsi.
KBS menggelar pertemuan di Gedung Putih pada Kamis (26/1/2026) dengan sejumlah pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine. Sejumlah sumber mengatakan kepada Axios bahwa pembahasan difokuskan pada kemungkinan serangan AS terhadap Iran.
Namun, KBS disebut meninggalkan pertemuan itu tanpa kejelasan mengenai strategi atau niat pemerintahan Trump. Dalam pengarahan tertutup lain dengan pakar dan perwakilan organisasi Yahudi, Menhan Saudi itu disebut telah mengatakan bahwa kegagalan bertindak secara militer setelah ancaman dikeluarkan selama berminggu-minggu akan memicu keberanian Iran.
Tindak-tanduk KBS di Washington seperti dilaporkan Axios jelas berbeda dengan sikap secara terbuka Arab Saudi yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan Iran dan preferensi pada solusi diplomatik. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya mengatakan, kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon antara putra mahkota, yang juga menjabat sebagai perdana menteri, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Saudi (SPA), Selasa.
Bin Salman menegaskan bahwa Kerajaan menghormati kedaulatan Republik Islam Iran, seraya menekankan bahwa Arab Saudi “tidak akan mengizinkan penggunaan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan dalam aksi militer apa pun terhadap Iran oleh pihak mana pun, terlepas dari tujuannya.”
Ia juga menegaskan kembali dukungan Arab Saudi untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog dengan cara yang meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.
Sementara itu, Pezeshkian menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Islam untuk Iran di tengah kekhawatiran akan kemungkinan serangan AS terhadap Teheran, menurut pernyataan dari kepresidenan Iran.
“Kebijakan berprinsip pemerintah Republik Islam Iran didasarkan pada pelestarian persatuan dan kohesi etnis dan sekte serta penguatan solidaritas nasional,” katanya, seperti dikutip oleh kepresidenan.
Pezeshkian juga menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim. “Saya sepenuh hati percaya bahwa umat Islam dan negara-negara Islam adalah saudara, dan saya sangat yakin bahwa bersama-sama dan melalui kerja sama, kita dapat membangun kawasan yang aman, maju, dan berkembang bagi rakyat,” katanya.
Pezeshkian menekankan bahwa Iran tetap siap “untuk menyambut setiap proses yang mengarah pada perdamaian, ketenangan, dan penghindaran konflik dan perang, dalam kerangka hukum internasional dan sambil sepenuhnya menjaga dan menghormati hak-hak bangsa dan negara.”
RIA Novosti melaporkan pada Sabtu (31/1/2026), bahwa Amerika Serikat (AS) belum memberi tahu tujuan dan rencananya terkait Iran kepada sekutu-sekutunya di kawasan Teluk Persia. Mengutip laporan Fox News, kantor berita Rusia itu menyebutkan bahwa AS juga tidak menginformasikan hal itu kepada Arab Saudi dalam pertemuan konsultasi di Washington “untuk mendapatkan kejelasan.”
Seorang pejabat negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengatakan kepada Fox News bahwa para sekutu di Teluk Persia gagal memperoleh kejelasan penuh mengenai penilaian AS terhadap situasi di kawasan. Ia juga menekankan perlunya menyampaikan sikap negara-negara GCC serta penilaian mereka atas situasi kawasan kepada AS.
Pada Januari, Presiden Donald Trump menyebutkan bahwa “armada besar” AS sedang menuju Iran “dengan cepat dan dengan kekuatan besar.” Ia memperingatkan, jika kesepakatan mengenai program nuklir Iran tidak tercapai, setiap serangan AS di masa depan terhadap negara itu akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Susun skenario
Pentagon dan Gedung Putih, menurut laporan Wall Street Journal telah menyusun rencana dan skenario bersama mengenai kemungkinan serangan militer terhadap Iran. Skenario tersebut mencakup apa yang disebut sebagai “rencana besar”, yakni skenario serangan Amerika Serikat terhadap lembaga dan fasilitas pemerintah yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam dalam rangkaian kampanye pemboman berskala luas, lapor surat kabar itu.
Opsi yang lebih terbatas adalah serangan terhadap target pemerintah yang bersifat simbolis, yang dinilai masih memberi ruang bagi peningkatan eskalasi jika Iran tidak menyetujui kesepakatan, tambahnya. Pada saat yang sama, AS masih merahasiakan tujuan strategisnya dan tidak memberikan informasi rinci, sebut surat kabar itu.
‘Strategi hedging’
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Dina Sulaeman menyoroti langkah yang diambil arab saudi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Ia menilai Riyadh (Arab Saudi) mengambil posisi aman dengan tidak sepenuhnya berpihak pada salah satu kubu.
“Kalau saya melihatnya Arab Saudi menunjukkan sikap ganda terhadap Iran dan Amerika Serikat, istilahnya ‘strategi hedging’ (berusaha mengambil posisi aman di antara dua pihak yang berkonflik),” katanya saat dihubungi Republika, Ahad (1/2/2025).
Menurutnya, sikap tersebut tidak lepas dari pertimbangan stabilitas kawasan Teluk. Di mana jika terjadi konflik terbuka antara AS dan Iran berpotensi mengguncang keamanan regional serta berdampak langsung pada perekonomian domestik Saudi.
“Di ruang publik dan forum dunia Islam, juga demi menjaga posisinya di hadapan Teheran, Riyadh menyerukan solidaritas negara-negara Muslim, mendorong diplomasi, dan menolak penggunaan wilayah serta ruang udara Saudi untuk menyerang Iran. Apalagi, memang faktanya, jika perang AS–Iran meletus, tentu stabilitas Teluk terancam dan ekonomi domestik Saudi juga bisa kacau,” katanya.
Namun di sisi lain, Dina menegaskan bahwa Saudi tetap memandang Iran sebagai rival jangka panjang di kawasan. Ia juga menyebut Iran masih menjadi momok bagi sebagian kelompok elit di Riyadh.
“Namun di saat yang sama, Saudi tetap memandang Iran sebagai rival struktural yang harus ditekan. Kekhawatiran lama (yang sebenarnya juga dihembuskan oleh AS sejak 1979) bahwa Iran adalah ancaman bagi Saudi, masih terus membayangi elite di Saudi, yang khawatir bahwa Iran yang kuat akan menggerus posisi Saudi dalam persaingan regional jangka panjang,” katanya.
Sementara, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah memaparkan sejumlah faktor strategis Iran sulit untuk diusik atau dihancurkan oleh militer negara mana pun, termasuk oleh AS. Ia memperkiarakan AS hanya melakukan serangan kecil atas Iran sebelum 11 Februari, dan sesudahnya menyatakan diri sebagai pemenang, sekadar untuk menjaga citra di panggung internasional.
“Iran tidak mudah digoyahkan apalagi dihancurkan,” kata Reza dalam webinar Global Insight Forum bertajuk “Setelah Venezuela, Iran & Greenlad : ‘Siapa’ Target Selanjutnya”, yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Reza mengatakan alasan pertama yakni, Iran merupakan salah satu pusat peradaban awal, seperti halnya China, India, dan Romawi. Kesadaran historis ini menumbuhkan semangat besar untuk menjaga marwah bangsa, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.
Alasan kedua, kepemimpinan Iran relatif dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya karena dianggap menunjukkan keteladanan ideologis serta berupaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat dalam kerangka kemandirian nasional dan perlawanan terhadap dominasi asing.
Ketiga, Iran memiliki kekuatan militer yang mandiri dan autentik, dengan teknologi pertahanan yang dikembangkan di dalam negeri tanpa ketergantungan signifikan pada pihak luar.
“Karena itu, peluru kendali, telah disiapkan untuk berbagai jarak—pendek, menengah, hingga jauh—termasuk untuk menghadapi kapal induk di kawasan Timur Tengah. Sementara, Angkatan Laut Iran juga rutin menggelar latihan di perairan strategis,” kata Reza, yang juga selaku Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF).
Menurutnya, dalam skenario konflik terbuka, Iran berpotensi melakukan blokade Selat Hormuz yang akan berdampak besar terhadap lalu lintas energi dan perdagangan global.
“Jika Amerika Serikat menyerang Iran, langkah ini (blokade) sangat mungkin dilakukan,” katanya melanjutkan.
Keempat, negara-negara Teluk berada dalam tingkat kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan pembalasan Iran. Jika Iran diserang, respons balasan dapat berupa peluncuran misil dalam jumlah besar yang mengguncang kawasan Timur Tengah.
Pengalaman konflik sebelumnya menunjukkan bahwa dalam perang singkat di masa lalu, kota-kota besar Israel mengalami kerusakan signifikan dan hanya mampu bertahan setelah keterlibatan langsung Amerika Serikat.
“Saat ini, Iran disebut memiliki stok peluru kendali dalam jumlah sangat besar,” katanya.
Reza menambahkan bahwa alasan kelima, yakni adanya keengganan serius negara-negara NATO untuk mendukung serangan langsung terhadap Iran. “NATO dinilai telah belajar dari AS yang juga menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat geopolitik,” ucapnya.
Alasan terakhir, yakni Iran memiliki kemampuan intelijen yang kuat dalam mendeteksi, menyisir, dan menindak jaringan lawan, baik di dalam maupun di luar negeri dan ketegasan dalam menghukum agen dan simpatisan asing menjadi faktor pencegah signifikan. []
