ORINEWS.id – Alokasi anggaran belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan senilai Rp71,7 miliar dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 menuai sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dinilai kurang peka terhadap persoalan mendasar masyarakat, terutama stunting dan kemiskinan, yang hingga kini masih menjadi masalah serius di daerah tersebut.
Catatan dari Kemendagri itu memicu kritik publik karena anggaran belanja yang dinilai bersifat seremonial tersebut tidak sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030. Di tengah berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan, kebijakan anggaran tersebut dipandang tidak mencerminkan sensitivitas sosial pemerintah daerah.
Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA, kebijakan penganggaran tersebut dinilai paradoksal. Saat puluhan miliar rupiah dialokasikan untuk membangun citra visual pemerintahan, persoalan mendasar masyarakat seperti tingginya angka stunting, rendahnya cakupan imunisasi anak, serta kemiskinan dan kerentanan sosial dinilai belum tertangani secara proporsional dalam perencanaan anggaran.
Masalah stunting yang masih tinggi dinilai mengancam kualitas generasi masa depan Aceh. Namun, kondisi tersebut belum tercermin sebagai prioritas utama dalam penganggaran.
Selain itu, rendahnya cakupan imunisasi membuat banyak anak berada dalam risiko kesehatan akibat minimnya intervensi anggaran pada sektor promotif dan preventif. Di sisi lain, kelompok fakir miskin dan masyarakat rentan juga dinilai belum memperoleh alokasi anggaran yang berkeadilan.
Pemerhati kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, menilai kebijakan TAPA tersebut berpotensi menjauhkan Aceh dari visi perubahan yang diusung pasangan Mualem–Dek Fadh yang menekankan pembangunan berkeadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Sangat tidak pantas ketika belanja seremonial lebih diprioritaskan daripada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal moral dan keberpihakan anggaran,” ujar Nasrul Zaman.
Ia mengingatkan, jika pola penganggaran seperti itu tidak segera dikoreksi, visi membangun Aceh yang mandiri dan sejahtera dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan, sementara realitas sosial masyarakat tetap terabaikan. []
