ORINEWS.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, Kereta Bandara, dan kereta cepat Whoosh bukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah terjadi puluhan tahun.
“Masalah kemacetan di Jakarta dan Jabodetabek ini sudah parah sejak 20–40 tahun lalu, termasuk di Bandung juga parah,” ujar Jokowi saat menghadiri acara di Solo, dikutip dari tribunnews, Selasa (28/10/2025).
Jokowi menyebut kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 65 triliun per tahun, sementara jika ditambahkan Jabodetabek dan Bandung, kerugiannya mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Dengan kondisi ini, ia menilai pembangunan transportasi massal adalah langkah strategis.
“Untuk mengatasi itu, direncanakan dibangun MRT, LRT, kereta cepat, KRL, dan kereta bandara. Tujuannya agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum dan mengurangi kerugian akibat macet,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Presiden dua periode ini menegaskan prinsip dasar transportasi umum adalah layanan publik, sehingga keuntungan diukur dari social return on investment, bukan laba. Manfaatnya antara lain pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, dan waktu tempuh yang lebih cepat.
Ia mencontohkan subsidi transportasi massal sebagai bentuk investasi. Di DKI Jakarta, pemerintah memberikan subsidi MRT sebesar Rp 800 miliar per tahun.
“Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” ucap Jokowi.
Selain aspek ekonomi, Jokowi menekankan transportasi massal juga mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada kendaraan pribadi. “Memindahkan orang dari mobil dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter masyarakat juga butuh waktu,” katanya.
Sejak diluncurkan, MRT telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang, sementara kereta cepat Woosh telah melayani 12 juta penumpang. Jokowi menilai hal ini menunjukkan pergeseran penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal sudah mulai terlihat.
“Kereta cepat juga menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, UMKM, pariwisata, dan nilai properti, seperti di Bandung,” ujar Jokowi.
Presiden juga membandingkan subsidi transportasi massal di Indonesia dengan negara lain. Di Korea, China, Jepang, hingga Eropa seperti Metro Paris dan London Underground, subsidi transportasi umum mencapai hampir 50 persen, sesuai prinsip investasi sosial.
Jokowi optimistis kerugian negara akibat kemacetan akan semakin mengecil dalam enam tahun ke depan seiring peningkatan jumlah pengguna transportasi massal. Namun terkait kerugian kereta Woosh yang tidak ditanggung APBN, Jokowi enggan menjawab, menyatakan hal itu merupakan kewenangan pemerintah. []
