ORINEWS.id – Pakar transportasi dan kebijakan publik, Agus Pambagio, membeberkan pengalaman pribadinya ketika dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang kini menuai polemik karena tingginya beban utang yang diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Agus mengaku terkejut setelah mendengar langsung dari Presiden Jokowi bahwa ide pembangunan kereta cepat merupakan gagasan pribadi, bukan usulan kementerian atau lembaga terkait.
“Saya waktu itu dipanggil, saya katakan, ‘Pak, ini ide siapa?’ Beliau jawab, ‘Ide saya,’” ujar Agus mengulang percakapannya dengan Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, seperti dilansir RMOL, Senin, 27 Oktober 2025.
Agus semula menduga proyek ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan. Namun, menurutnya, keputusan diambil langsung oleh Presiden Jokowi.
“Beliau bilang sudah menyerahkan pada Menteri Perhubungan, tapi karena saat itu tidak setuju, ya sudah saya perintahkan Menteri BUMN untuk meneruskan,” jelas Agus.
Agus menambahkan, Jepang sebelumnya telah lebih dulu menyiapkan studi proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dengan tahap awal hingga Bandung. Namun, kerja sama itu mendadak beralih ke Tiongkok.
“Saya bilang, kan ada perjanjian kita dengan Jepang. Nggak sopan,” tutur Agus.
Jokowi, kata Agus, menilai Jepang terlalu rumit dalam proses pembiayaan dan negosiasi. Ia bahkan sempat menceritakan pengalaman Jokowi ketika menaiki kereta cepat di Tiongkok.
“Waktu saya di Beijing, saya diajak naik itu ke Shanghai, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertanya, ‘Bapak mau?’ Saya bilang ‘Mau.’ ‘Mau dibantu?’ Ya sudah,” ujar Agus menirukan percakapan tersebut.
Agus kemudian menjelaskan perbedaan mencolok antara model kerja sama Jepang dan Tiongkok dalam proyek infrastruktur.
“Kalau kita bicara loan Jepang itu memang detail banget dan ribet, tapi setelah selesai ya beres kayak MRT. Kalau Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahnya di belakang,” katanya.
Menurut Agus, Jepang sudah menyiapkan kajian teknis yang sangat matang sebelum proyek itu beralih ke Tiongkok.
“Jepang sudah bikin studi lebih dulu, satu buku tebal, dan itu dikasihkan, tapi akhirnya dibongkar sama Cina karena dianggap lebih murah. Bunganya waktu itu cuma 0,1 persen, dan break even point-nya 40 tahun,” ungkap Agus.
Kini, setelah proyek tersebut menimbulkan beban finansial besar, Agus mengingatkan kembali pandangannya sejak awal bahwa Indonesia belum membutuhkan kereta cepat. Keputusan pembangunan yang diambil tanpa kajian menyeluruh, kata dia, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional. []
