ORINEWS.id – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Zakaria N. Yacob atau Bang Jack Libya menyatakan dukungannya terhadap usulan sejumlah elemen masyarakat sipil Aceh agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli atau Abang Samalangga diganti. Ia menilai Zulfadli telah menjadi sumber kegaduhan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di parlemen Aceh.
Bang Jack mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak Zulfadli sejak menjabat sebagai Ketua DPRA. Menurut dia, berbagai dinamika dan polemik yang muncul belakangan menunjukkan situasi yang tidak sehat bagi stabilitas pemerintahan Aceh.
“Mungkin yang bersangkutan sudah jenuh, sehingga perlu adanya penyegaran. Karena itu, saya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Partai Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem agar mengganti Abang Samalangga,” kata Bang Jack Libya melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia menilai berbagai isu yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk usulan pergantian Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, tidak lagi murni sebagai kritik. Menurut Bang Jack, persoalan tersebut sudah sarat dengan muatan politik, termasuk mencuatnya isu dugaan praktik “bancakan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.
“Ini sudah tidak sehat dan perlu segera dihentikan. Masih banyak kader Partai Aceh, baik dari kalangan kombatan maupun sipil, yang cocok dan pantas menduduki jabatan Ketua DPRA menggantikan Abang Samalangga,” ujar dia.
Bang Jack juga menduga kegaduhan yang terjadi tidak hanya bersumber dari sejumlah oknum di DPRA, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi. Ia menyebut adanya dugaan dukungan oknum pimpinan DPRA terhadap kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) tertentu untuk menduduki jabatan Sekda Aceh.
Menurut dia, tarik-menarik kepentingan tersebut berdampak pada terganggunya kinerja Sekretariat Pemerintah Aceh. Karena itu, Bang Jack kembali menegaskan harapannya agar Mualem mempertimbangkan pergantian Ketua DPRA.
“Ini dimaksudkan agar jajaran Pemerintah Aceh bisa lebih fokus pada pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor,” katanya.
Bang Jack menambahkan, sejak Partai Aceh berdiri pasca-penandatanganan MoU Damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005, serta menguasai parlemen Aceh, ia menilai hanya pada masa kepemimpinan Zulfadli kegaduhan politik di DPRA terlihat paling menonjol.
“Dari sederet Ketua DPR Aceh, mulai dari Hasbi Abdullah hingga Saiful Bahri atau Pon Yaya, baru di tangan Abang Samalangga situasinya begitu gaduh,” ujar Bang Jack. []
