ORINEWS.id – Nama mantan Gubernur Aceh sekaligus mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah, kembali mencuat dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) 2026.
Sejumlah kader menyebut Nova sebagai salah satu figur terkuat yang tengah dibicarakan secara serius di internal partai.
“Ya, Pak Nova masuk radar calon kuat yang dibicarakan di kalangan kader Partai Demokrat Aceh,” kata seorang sumber internal DPD Demokrat Aceh yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut sumber tersebut, setidaknya terdapat tiga nama utama yang saat ini aktif melakukan pendekatan politik ke jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di kabupaten dan kota. Ketiganya adalah Anggota DPR RI HT Ibrahim, Bendahara DPD Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta, serta Nova Iriansyah.
“Ketiga nama itu sudah mulai bekerja. Bahkan Nurdiansyah Alasta dan Nova Iriansyah sudah melakukan pertemuan dengan beberapa DPC di Medan,” ujar sumber itu.
Selain ketiga tokoh tersebut, dinamika bursa calon Ketua DPD Demokrat Aceh juga diramaikan oleh nama Sekretaris DPD Demokrat Aceh, Arif Fadillah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. Keduanya disebut-sebut berpotensi ikut meramaikan kontestasi perebutan kursi ketua.
DPD Partai Demokrat Aceh dijadwalkan menggelar Musda pada pertengahan tahun 2026 untuk memilih kepemimpinan baru. Posisi ketua sebelumnya ditinggalkan Muslim Saleh yang mengundurkan diri dari Partai Demokrat setelah bergabung dengan salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Kondisi tersebut membuka ruang kompetisi yang lebih terbuka di internal partai.
Saat ini, jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh diemban oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rian Firmansyah, yang akrab disapa Rian Syaf. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan mandat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Menguatnya manuver sejumlah tokoh menjelang Musda menandai mulai memanasnya kontestasi internal Partai Demokrat Aceh. Perkembangan ini juga dipandang sebagai penentu arah konsolidasi kekuatan politik partai di daerah tersebut menjelang agenda politik berikutnya. []
