ORINEWS.id – Tokoh masyarakat Gayo ahli bidang Lingkungan Ir. Ruslan Abdul Gani, Dpl. SE, menegaskan meningkatnya bencana alam di Aceh tidak terlepas dari kerusakan lingkungan dan perubahan keseimbangan alam akibat aktivitas manusia. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara reaktif dan panik, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan, data teknis, serta kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan Ruslan dalam forum diskusi bersama unsur pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dan masyarakat di Aula Badan Keuangan Aceh Tengah, Takengon, Sabtu (10/1/3026).
Ia mengutip Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41 yang menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, sebagai peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar dan menjaga alam.
Menurut Ruslan, perpindahan tanah dari kawasan gunung ke sungai dan laut, kerusakan hutan, serta perubahan struktur lempeng bumi telah memperbesar risiko banjir, longsor, dan gempa. Aceh sendiri berada di jalur sesar aktif dan memiliki sejumlah gunung api, sehingga membutuhkan perencanaan mitigasi jangka panjang yang serius.
Ruslan menilai kebijakan relokasi warga harus dikaji secara matang karena berdampak sosial dan ekonomi besar. Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk melakukan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, konsolidasi lahan, serta penataan ruang yang lebih adaptif terhadap bencana.
Ruslan juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal, seperti pembangunan rumah panggung yang terbukti mampu mengurangi risiko banjir sejak zaman leluhur masyarakat Aceh dan Gayo.
Dalam aspek pemulihan lingkungan, Ruslan mengusulkan rehabilitasi hutan secara masif dengan tanaman aren. Selain memiliki akar kuat yang mampu menahan erosi dan menjaga bantaran sungai, aren juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena produk gula aren diminati pasar internasional.
“Mitigasi bencana tidak cukup dengan proyek jangka pendek. Harus dirancang sebagai program besar, melibatkan dukungan nasional bahkan internasional, agar keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat benar-benar terjamin,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di kawasan rawan bencana, seperti daerah danau, lereng gunung, dan kawasan hutan, agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang yang memperbesar risiko bencana.
Pertemuan tersebut turut serta Sekda Aceh Tengah, Bappeda Aceh Tengah, SKPK dan pihak terkait dengan kebencanaan.[]
