ORINEWS.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khairil Syahrial, menegaskan perlunya identifikasi menyeluruh terhadap kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ia menyebutkan, penanganan pascabencana telah memasuki hari ke-44, sehingga seluruh perangkat daerah harus segera melaksanakan langkah konkret secara terkoordinasi.
“Setiap dinas harus bersinergi dan bergerak cepat, dengan fokus pada pemulihan kerusakan serta pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Khairil saat memimpin rapat koordinasi bersama mitra kerja guna mengidentifikasi dampak serta merumuskan rencana aksi penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Kamis (8/1), di Aula Serbaguna DPRA.
Rapat tersebut turut dihadiri Pimpinan serta Anggota Komisi II DPRA, Asisten II Pemerintah Aceh sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Aceh, Dr. Zulkifli, M.Si, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Plt Kepala Bappeda Aceh, Dr. Zulkifli, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, sebanyak 200 kecamatan dan 3.038 gampong di 18 kabupaten/kota telah teridentifikasi terdampak bencana.
Ia menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Aceh. Sejumlah sektor terdampak menjadi perhatian utama, antara lain kehutanan, pertanian, peternakan, serta distribusi dan logistik pangan.
Data sementara mencatat deforestasi seluas 11.265 hektare, kerusakan lahan sawah mencapai 53.519 hektare, kebun seluas 27.620 hektare, serta kematian ternak sebanyak 63.187 ekor.
Rapat koordinasi turut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, serta Kantor Wilayah Perum Bulog Provinsi Aceh.
Sejumlah anggota Komisi II DPRA juga menyampaikan pandangan dan masukan, di antaranya Muhammad Iqbal, T. Heri Suhadi (Abu Heri), Rahmuddinsyah, M. Natsir, Fuadri, Tantawi, dan Tati Meutia Asmara.
Beberapa rencana aksi yang mengemuka dalam rapat meliputi pengumpulan kayu pascabencana untuk kebutuhan rekonstruksi, penguatan sumber daya manusia Polisi Hutan, mobilisasi bantuan logistik secara masif, serta pemanfaatan lahan terdampak endapan lumpur melalui penanaman jagung.
Komisi II DPRA memastikan hasil rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan bersama masing-masing dinas terkait dalam rangka penyusunan R3P, guna mengoptimalkan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. []
