ORINEWS.id – Saat bencana hidrometeorologi menimpa beberapa kabupaten/kota di Aceh, sejumlah Bupati (kepala daerah) mengaku menjadi korban “prank” dari pejabat tingkat provinsi. Mereka diminta membuat surat pernyataan ketidaksanggupan menangani bencana, yang justru berujung pada olok-olokan publik.
Seorang kepala daerah yang enggan disebut nama menceritakan kesedihannya kepada Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP CIC) Sulaiman Datu, Selasa malam (9/12/2025).
DPP CIC melalui Ketua Harian Sulaiman Datu mengatakan, situasi itu memang menyenangkan bagi pejabat tertentu. Sayangnya, beberapa kepala daerah menjadi “korban” sehingga kisah ini menjadi bahan olok-olok se-Indonesia.
“Ini sekadar saja, kalau mau tulis jangan sebut nama. Saya tidak mau viral,” kata seorang kepala daerah saat menghubungi Sulaiman Datu, dalam keterangan yang diterima ORINEWS, Rabu (10/12/2025).
Awalnya, sang kepala daerah menelpon untuk meminta agar alat-alat berat dikirim ke lokasi jalan yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Sekaligus, ia ingin membuat klarifikasi terkait salah satu berita yang tayang di media beberapa hari lalu.
Namun, dalam pembicaraan yang jaringannya masih sering putus-putus, sang kepala daerah meminta dibuatkan hak jawab terkait pernyataan ketidaksanggupan menangani bencana.
Ceritanya begini:
“Di awal bencana, saya kirim kabar ke provinsi. Saya jelaskan kondisi sejauh yang saya tahu tentang daerah saya. Tujuannya untuk meminta bantuan penanganan segera,” ujar sang kepala daerah.
“Ternyata mereka di tingkat provinsi sudah mendiskusikan lebih jauh. Ini bencana besar, bukan Aceh saja. Ada Sumut dan Sumbar juga. Layak jadi Bencana Nasional. Kalau jadi bencana nasional, lembaga internasional bisa turun membantu seperti tsunami dulu. Penanganan lebih cepat dan rehabilitasi lebih sempurna dibanding menggunakan dana daerah yang relatif kecil,” kata pejabat provinsi kepada Bupati.
Pejabat itu juga menambahkan, ketika situasi sudah agak normal, nama pejabat provinsi akan disampaikan ke Gubernur Aceh untuk dievaluasi, kata sang kepala daerah kepada Sulaiman Datu.
Agak aneh, pejabat provinsi tersebut bilang: “Katanya Gubernur Mualem sudah lobi Presiden Prabowo Subianto untuk hal itu, tapi butuh surat pernyataan ketidaksanggupan dari minimal 3 pimpinan daerah.”
Awalnya Bupati tidak merespon, tapi karena disuruh Gubernur Aceh, akhirnya surat itu disiapkan.
Namun siapa sangka, Presiden Prabowo tidak menetapkan bencana Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
“Akhirnya malah dibilang cengeng. Ini yang sakitnya,” kata sang kepala daerah itu.
“Kami di-prank provinsi. Status bencana nasional gagal, malah ada yang bilang Bupati cengeng. Seharusnya, selaku pimpinan daerah yang sama-sama berbuat untuk rakyat, jangan dikorbankan seperti sekarang,” ujar sang kepala daerah di akhir percakapan dengan Sulaiman Datu. []
