ORINEWS.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai menerima informasi keliru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kondisi pemulihan listrik di Aceh. Penilaian itu muncul setelah kunjungan kerja kedua Presiden ke Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025, pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dua pekan sebelumnya.
Dalam rapat terbatas di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa pemulihan listrik telah mencapai 93 persen dan mulai menyala pada Minggu malam. Namun, warga sejumlah daerah mengaku listrik belum menyala hingga Selasa, 9 Desember 2025. Kondisi ini memicu kekecewaan publik dan kritik dari kalangan akademisi.
Salah satunya datang dari pengamat politik dan ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim. Ia menilai Presiden menerima laporan yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan.
“Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) tertipu dan kena ‘prank’ menterinya (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia, saat di depan masyarakat Aceh dan para wartawan,” ujarnya.
Menurut Taufiq, klaim bahwa listrik telah pulih dua kali disampaikan pemerintah pusat, namun masyarakat tidak merasakan perubahan tersebut.
“Kemudian dibohongi, ditipu, serta kena ‘prank’ listrik sudah diatasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pada malam kedatangan Presiden, Menteri ESDM kembali menyebut bahwa 93 persen jaringan listrik telah pulih. Taufiq menyebut kondisi itu tidak sesuai fakta.
“Malam kehadiran Prabowo (Presiden RI) ke Aceh, 7 Desember 2025, Menteri ESDM menyatakan 93 persen hidup, ternyata hidupnya hanya dengan cahaya bulan di Aceh,” ujarnya menyindir.
Ia juga menyoroti perbedaan pernyataan dua menteri dalam dua pekan terakhir yang, menurutnya, menambah kebingungan publik.
“Aliran listrik dan penggunaan penerangan juga jauh panggang dari api. Sudah dua menteri menyatakan hidup, telah berlaku dua kali Sabtu, yakni Sabtu yang lalu dan Sabtu 7 Desember 2025,” kata dia.
Taufiq menilai masyarakat Aceh beberapa kali menerima informasi tidak akurat dari pejabat pusat. Karena itu ia meminta Presiden mengevaluasi jajaran yang memberikan laporan tidak faktual.
“Sebaiknya diganti saja pembantu Presiden RI yang bohong dan tidak memberikan informasi ril yang sebenarnya. Atau biarkan Aceh mengurus, mengatasi diri-sendiri dan menentukan bantuan internasional terhadap nasib bangsa Aceh,” katanya.
Ia juga menyebut kunjungan Presiden seharusnya dapat memberi jalan keluar untuk masalah listrik, BBM, dan gas. Namun laporan mengenai kondisi sistem kelistrikan justru dinilai menyesatkan.
“Pada saat ditanya Presiden RI, dengan cepat dan tangkas dijawab bahwa listrik menyala hari Jumat 5 Desember 2025 dan nanti malam sudah siap beroperasional 93 persen,” kata Taufiq. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sesuai keadaan lapangan.
“Betapa naifnya kebohongan ini bagi rakyat Aceh yang tetap tidak menikmati aliran listrik atau gelap gulita, hanya ada cahaya bulan bersinar,” lanjutnya.
Kritik terhadap Pemerintah Pusat
Dalam pernyataannya, Taufiq juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak profesional dan tidak menghormati masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
“Sungguh ‘menjijikkan’ mental menteri penjilat sebagai pembantu Presiden, menipu, membohongi Presiden RI serta rakyat Aceh yang sedang dalam kesusahan,” katanya.
Taufiq juga menilai tindakan pejabat yang memberi laporan tidak akurat berdampak bukan hanya pada penanganan bencana, tetapi juga pada citra Presiden di tingkat nasional maupun internasional.
“Secara politik, ekonomi, dan kekuasaan, Presiden RI tertipu dan benar-benar kena ‘prank’ menterinya sebagai pembantu kekuasaan politiknya,” ujarnya.
Taufiq juga mengkritik sikap pemerintah yang dianggap enggan membuka akses bagi bantuan internasional.
“Demikian juga enggan atau mengabaikan bantuan internasional, sebuah kebijakan yang tidak pro-kemanusiaan dan bencana dampak eksploitasi kerusakan keseimbangan lingkungan hidup,” kata dia.
Taufiq turut menyinggung latar belakang wilayah terdampak banjir bandang yang berada di kawasan hutan dan perkebunan.
“Apalagi tiga wilayah/kabupaten yang terdampak parah banjir bandang adalah kekuasaan hutan dan perkebunan milik Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia merujuk pada kepemilikan lahan sekitar 120 ribu hektare di Aceh Tengah yang pernah menjadi sorotan pada Pemilihan Presiden 2019. Lokasi itu termasuk kawasan Hutan Tanaman Industri yang meski berstatus HGU, tetap berdampak terhadap keseimbangan ekosistem.
Taufiq menilai kerusakan lingkungan tersebut yang ikut memperparah gangguan layanan listrik, BBM, gas, air bersih, hingga akses komunikasi.
“Hal itu berdampak terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan dan bermasalah besar,” ujar pungkas. []
