ORINEWS.id – Partai Golkar mendorong pemerintah pusat segera menetapkan Status Bencana Nasional atas banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Doli menilai skala kerusakan serta dampak kemanusiaan yang meluas telah melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Karena itu, ia menilai intervensi penuh pemerintah pusat merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.
“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi, effort, dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli kepada Aceh Trend di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Menurut Doli, penetapan Bencana Nasional tidak boleh dipandang sekadar administratif. Ia menegaskan keputusan itu berkaitan langsung dengan percepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan wilayah terdampak. Ada sejumlah pertimbangan yang ia sampaikan.
Pertama, skala dampak dianggap sudah melampaui batas kewajaran. Banjir dan longsor yang terjadi hampir bersamaan di tiga provinsi menyebabkan ratusan korban jiwa, ratusan ribu warga mengungsi, dan kerusakan infrastruktur di banyak titik.
“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujarnya.
Kedua, kapasitas daerah dinilai telah jenuh. Pemerintah daerah, kata Doli, kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.
“Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar.”
Pertimbangan ketiga adalah percepatan koordinasi serta kebutuhan alat berat. Banyak wilayah masih terisolir dan hanya dapat dibuka melalui pengerahan alat berat dan logistik yang terpusat.
“Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” sebut Doli.
Keempat, penetapan bencana nasional akan menjamin hak dasar para pengungsi terpenuhi, mulai dari kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga dukungan bagi kelompok rentan seperti anak dan lansia.
Pertimbangan kelima, status nasional memungkinkan akses bantuan internasional masuk lebih cepat apabila diperlukan.
Doli menegaskan bahwa Golkar meminta pemerintah “tidak menunda keputusan ini” mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat.
“Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” ujar putra Sumatera Utara tersebut. []
