ORINEWS.id – Pengamat Politik dan Ekonomi, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai musibah besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 telah menghadirkan kerusakan luas dan berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa beban yang ditanggung Indonesia akibat bencana tersebut kian besar dan memiliki implikasi serius terhadap kebijakan fiskal serta moneter negara.
Menurut Taufik, bencana besar itu menerjang 18 kabupaten/kota di Aceh, sementara dampaknya ikut dirasakan oleh 23 kabupaten/kota lainnya. Ia menilai persoalan yang muncul bukan hanya hujan, badai, banjir bandang, erosi, dan kerusakan hutan, tetapi juga kerusakan akses jalan, jembatan, listrik, air bersih, komunikasi, jaringan internet, hingga pasokan BBM, gas, dan kebutuhan pokok.
Ia menyebut seluruh harga barang dan jasa melonjak tajam. “Semua harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang tinggi, gila-gilaan, ugal-ugalan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Kenaikan harga ini, menurutnya, berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh dan memicu kemiskinan struktural, fungsional, hingga kerentanan ekonomi bagi warga berpendapatan pas-pasan.
Taufik menyatakan kondisi tersebut akan membebani kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. APBN, katanya, sudah menghadapi masalah berat dari sisi pendapatan akibat kebocoran fiskal, moneter, dan korupsi di berbagai level instansi strategis.
“Sehingga sangat kecil pendapatan nasional akan menjadi seimbang,” katanya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh itu menilai salah urus kebijakan fiskal dan moneter, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor kehutanan, pertambangan, dan ekosistem lingkungan makin memperburuk kondisi. Karena itu, menurutnya, tindakan amputasi terhadap persoalan yang dianggap mengancam stabilitas nasional sering kali dianggap lebih baik oleh pemerintah.
Mengutip data BNPB, Taufik menyebut bencana banjir dan longsor di Aceh pada akhir November 2025 menelan sedikitnya 345 korban jiwa, tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak di Aceh Utara. Secara keseluruhan, BNPB mencatat total korban di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 867 orang meninggal dan 521 hilang.
Menurutnya, angka itu bukan sekadar statistik. Dampaknya terhadap ekonomi, sosial-budaya, dan berbagai dimensi kehidupan rakyat Aceh akan terus muncul dan membebani APBN.
Ia juga menyinggung potensi intervensi negara internasional apabila pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu atau tidak jelas menangani situasi di Aceh.
Bahkan, tambahnya, ketidakpercayaan internasional meningkat sejak bantuan pascatsunami 2024 yang disebutnya “tidak diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan ditahan di Jakarta.”
Dalam pernyataannya, Taufik menegaskan bahwa jika Aceh dianggap menjadi beban secara ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keseimbangan makroekonomi, maka langkah yang paling bijaksana adalah melepas Aceh dari Indonesia.
Ia menilai pelepasan melalui jalur diplomasi politik dan referendum dapat menjadi cara terhormat dan bertanggung jawab, ketimbang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.
“Maka lepaskan saja Aceh daripada jadi beban Indonesia yang terus dicatat dalam tinta sejarah,” kata Taufik.
Ia berharap persoalan Aceh dapat diatasi secara mandiri oleh rakyat Aceh, sementara Indonesia tetap terhormat di mata perpolitikan dunia. []
