ORINEWS.id – Pemerintah terus mempercepat proyek pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti gas LPG (Liquefied Petroleum Gas). Proyek strategis nasional ini ditargetkan mulai berproduksi massal pada 2027, dengan tujuan menekan ketergantungan terhadap impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DME dikembangkan karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri, terutama dari batubara berkalori rendah. Penggunaan DME diperkirakan dapat menekan impor LPG hingga 1 juta ton per tahun dan menghemat devisa sebesar Rp 9,1 triliun per tahun. Selain itu, proyek ini juga diharapkan menarik investasi senilai 2,1 miliar dolar AS.
Proyek DME tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang diteken pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan percepatan realisasinya.
Apa itu DME?
Dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Dimethyl Ether atau DME merupakan gas sintetik yang dihasilkan melalui proses gasifikasi batubara. Gas ini memiliki sifat fisika dan kimia yang mirip dengan LPG sehingga dapat digunakan dengan infrastruktur yang sudah ada, termasuk tabung dan sistem penyimpanan LPG.
Harga DME dinilai lebih murah dibanding LPG, sementara karakteristiknya hampir identik. Selain itu, DME dapat diproduksi dari berbagai sumber energi seperti batubara, biomassa, limbah, dan Coal Bed Methane (CBM). Kandungan panas DME mencapai 7.749 Kcal/Kg, sedangkan LPG memiliki 12.076 Kcal/Kg. Dalam perbandingan energi, 1 kg LPG setara dengan sekitar 1,6 kg DME.
Dari sisi lingkungan, DME dianggap lebih ramah karena mudah terurai di udara, tidak merusak lapisan ozon, dan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 20 persen. Gas ini juga menghasilkan nyala api lebih biru dan stabil serta bebas sulfur dan partikulat berbahaya.
Tidak Bergantung pada Investor Asing
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut proyek gasifikasi batubara kali ini akan berjalan tanpa ketergantungan pada investor asing. Pemerintah akan mengandalkan pembiayaan dari dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun investasi swasta nasional.
“Saat ini kita tidak butuh investor. Negara lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan sumber daya dalam negeri. Yang kita butuh dari mereka adalah teknologinya,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, proyek DME sempat menghadapi kendala setelah beberapa investor asing seperti Air Products asal Amerika Serikat dan sejumlah mitra dari China mundur dari kerja sama. Namun pemerintah memastikan proyek tetap berlanjut dengan pendanaan lokal.
Proyek DME akan dikembangkan di beberapa wilayah strategis, antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain meningkatkan kemandirian energi, proyek ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Investasi ini bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahlil. []
