ORINEWS.id – Faksi-faksi politik utama Palestina, termasuk Hamas, sepakat membentuk sebuah komite teknokrat independen untuk mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang berakhir. Kesepakatan itu diumumkan melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan di situs resmi Hamas pada Jumat, 24 Oktober 2025, waktu setempat.
Seperti dilaporkan AFP, Sabtu, 25 Oktober 2025, pertemuan antar faksi di Kairo menghasilkan keputusan untuk “menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada komite Palestina sementara yang terdiri atas para teknokrat independen.” Komite tersebut nantinya bertugas mengatur urusan kehidupan masyarakat serta layanan dasar dengan bekerja sama bersama negara-negara Arab dan lembaga internasional.
Dalam pernyataan bersama itu, para faksi juga berkomitmen menyatukan posisi politik guna menghadapi tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina. Mereka menyerukan pertemuan semua kekuatan politik untuk “menyepakati strategi nasional dan menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.”
Hamas selama ini bukan bagian dari PLO, yang didominasi oleh Fatah — rival lamanya dalam politik Palestina.
Menurut sumber yang mengetahui perkembangan tersebut kepada AFP pada Kamis, 23 Oktober 2025, delegasi Hamas dan Fatah bertemu di Kairo untuk membahas fase kedua gencatan senjata Gaza yang dimediasi Amerika Serikat. Kedua pihak disebut sepakat untuk melanjutkan pertemuan dalam waktu mendatang dan berupaya mengorganisir front internal Palestina menghadapi kebijakan pemerintah Israel.
Di sela-sela pembicaraan itu, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad juga bertemu dengan sejumlah pejabat senior dari berbagai faksi Palestina, termasuk Jihad Islam — sekutu Hamas — serta Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dua kelompok yang bernaung di bawah PLO.
Hamas dan Fatah memiliki sejarah panjang persaingan politik yang sempat berujung bentrokan setelah pemilu 2006 dan selama ini menghambat proses persatuan nasional Palestina.
Pada Desember 2024, kedua pihak pernah menyepakati pembentukan komite bersama untuk mengelola Jalur Gaza pascaperang, meski kesepakatan itu menuai kritik dari sebagian anggota Fatah.
Hamas yang merebut kendali Gaza pada 2007 menegaskan tidak berniat memerintah wilayah itu setelah perang usai. Namun, kelompok tersebut tetap menolak tekanan untuk melucuti senjata para petempurnya. []
