ORINEWS.id – Kabar gembira datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukur atas kabar tersebut. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang mengawal proses penerbitan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren, khususnya Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i.
“Wabil khusus Wamenag telah memerjuangkannya sesegera mungkin,” ujar Nasaruddin di Jakarta usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kemenag, Rabu, 22 Oktober 2025.
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren telah bergulir sejak 2019 pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pengajuan kembali dilakukan pada 2021 dan 2023 di masa Menag Yaqut Cholil Qoumas, serta diajukan ulang ke Kemenpan RB pada 2024 di era Menag Nasaruddin Umar.
Izin Prakarsa Resmi Terbit
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengungkapkan, izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren resmi diterbitkan setelah Presiden menyetujui rancangan perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kemenag.
“Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” kata Romo Syafi’i.
Ia menyebut, melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kemenag.
“Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Pembentukan ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren semakin besar—baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program—sehingga pemerintah semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Romo Syafi’i menambahkan, Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” harapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, serta seluruh insan Kemenag yang sejak 2019 konsisten memperjuangkan lahirnya Ditjen Pesantren.
Menag Tegaskan Komitmen
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Ditjen Pesantren akan menjadi perangkat penting untuk mengonsolidasikan pondok pesantren secara nasional. Ia mengatakan, masih banyak pesantren yang belum terdata dan belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” jelasnya.
Menurut Nasaruddin, Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal.
“Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat peran Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat dan membangun generasi santri yang kuat, cerdas, serta berakhlak mulia.
“Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Menag juga menyebut, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diperkuat agar pelaksanaan program lebih tertib dan tepat sasaran.
“Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran,” tutup Nasaruddin.
Apel Hari Santri Bernuansa Kebersamaan
Apel Hari Santri 2025 berlangsung khidmat dan sarat simbol kebersamaan lintas agama. Petugas apel berasal dari para pejabat eselon I Kemenag lintas agama.
Dirjen Bimas Katolik Suparman bertindak sebagai Komandan Apel, sementara pembacaan Pancasila dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija. Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Naskah Pembukaan UUD 1945.
Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani masing-masing membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Doa penutup dipimpin Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, sedangkan Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung bertugas sebagai pembawa acara.
Acara juga diiringi paduan suara dari Ditjen Bimas Kristen dan dihadiri para pejabat eselon II, ASN Kemenag, serta ratusan santri dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan. []
