ORINEWS.id – Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tidak mengambil alih atau menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mendapat apresiasi dari Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan prinsip bisnis yang sehat di tubuh badan usaha milik negara (BUMN).
“Keputusan Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi,” ujar Hasanuddin, dikutip dari RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurutnya, keputusan itu memperlihatkan posisi pemerintah yang konsisten menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business (B to B), sehingga tidak menimbulkan beban fiskal atau risiko bagi keuangan negara.
“Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, keberhasilan reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya bisa dicapai jika prinsip dasarnya adalah “BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN.”
Hasanuddin menilai, BUMN semestinya menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan sarana kepentingan politik atau proyek penyelamatan bisnis segelintir pihak.
“Dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN akan menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar lembaga penegak hukum lebih aktif mengawasi praktik curang di lingkungan BUMN.
“Hemat kami, dalam masa transisi ini, penegak hukum harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penindakan dari upaya mencari untung dari BUMN atau menyebabkan BUMN merugi karena tindakan curang. Dalam hal ini KPK dapat turun secara aktif, diminta ataupun tidak karena merupakan jurisdiksinya, apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikapnya agar BUMN diawasi,” kata Hasanuddin menegaskan. []
