ORINEWS.id – Pejabat senior Hamas, Mohammad Nazzal, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina hanya dapat dilakukan jika pendudukan Israel telah berakhir sepenuhnya. Ia menilai, selama pendudukan masih berlangsung, senjata menjadi alat pertahanan yang tidak dapat ditinggalkan.
“Pertanyaan apakah gerakan ini harus memiliki senjata terkait dengan pendudukan, dan seruan untuk melucuti senjata, meletakkan senjata, atau menyimpannya jika pada akhirnya berarti melucuti senjata perlawanan tidak dapat diterima,” kata Nazzal dalam wawancara dengan kantor berita Rusia RIA Novosti, Minggu.
Menurut Nazzal, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penyerahan senjata kepada musuh akan berujung pada kehancuran.
“Ingatan sejarah bangsa-bangsa dan rakyat Palestina sendiri membuktikan bahwa ketika seseorang menyerahkan senjatanya kepada musuh, musuh akan membantainya seperti domba. Jadi, kepemilikan senjata terkait dengan keberadaan pendudukan. Ketika pendudukan berakhir, tidak akan ada kebutuhan untuk senjata,” ujarnya.
Nazzal juga menyebut Hamas akan menyampaikan visinya terkait pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza setelah proses negosiasi dilanjutkan. Ia menandakan kesiapan kelompok tersebut untuk ikut serta dalam pembahasan mengenai tata kelola dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Hamas Tolak Kendali Asing di Gaza
Menanggapi usulan pembentukan badan pengawas internasional atau penunjukan tokoh politik asing untuk memerintah Gaza, Nazzal menolak keras gagasan tersebut. Ia menyebutnya sebagai bentuk “pemerintahan kolonial gaya lama.”
“Kita tidak bisa membiarkan Jalur Gaza kembali ke gagasan kolonial lama tentang memiliki komisaris tinggi untuk memerintah,” ujarnya.
“Rakyat Palestina memiliki keterampilan dan kemampuan untuk hidup tanpa utusan tingkat tinggi. Kami menolak gagasan perwalian internasional atas Jalur Gaza dan rakyat Palestina. Rakyat Palestina harus memerintah diri mereka sendiri.”
Pernyataan Nazzal muncul di tengah laporan bahwa beberapa tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dipertimbangkan untuk peran pengawasan pascaperang di Gaza. Hamas mengecam rencana itu karena dianggap mengancam kedaulatan Palestina dan meniadakan perjuangan perlawanan.
Hamas Tolak Usulan Penyerahan Senjata
Penolakan terhadap wacana pelucutan senjata juga ditegaskan oleh seorang pejabat Hamas kepada AFP pada Sabtu. Pejabat itu menyebut rencana pelucutan senjata Hamas yang diajukan dalam rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza “tidak mungkin” dilakukan.
“Usulan penyerahan senjata itu mustahil dan tidak bisa dinegosiasikan,” katanya, menolak pernyataan Trump bahwa isu tersebut akan dibahas pada fase kedua gencatan senjata di Gaza.
Dalam rencana itu, anggota Hamas yang menyerahkan senjatanya dijanjikan amnesti dan diizinkan meninggalkan Gaza.
Ratusan Ribu Warga Kembali ke Kota Gaza
Sementara itu, otoritas lokal melaporkan kembalinya ratusan ribu warga ke Kota Gaza setelah gencatan senjata diberlakukan. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan lebih dari 500 ribu orang telah kembali sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku sehari sebelumnya.
“Lebih dari setengah juta orang telah kembali ke Gaza (Kota) sejak kemarin,” kata Bassal, Sabtu.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, rumah sakit di seluruh wilayah menerima 151 korban tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk 116 jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan, serta 72 korban luka-luka.
Menurut data terbaru Kementerian, total korban tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023 mencapai 67.682 orang, sementara 170.033 orang lainnya luka-luka. []
