ORINEWS.id – Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (3/10/2025) waktu setempat mengumumkan bahwa mereka telah menyampaikan tanggapan resmi terhadap rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan setelah konsultasi ekstensif dengan badan pimpinan Hamas, berbagai faksi Palestina, serta para mediator internasional.
Mengutip Al Mayadeen, Sabtu, 4 Oktober 2025, dalam pernyataannya, Hamas menyampaikan apresiasi terhadap upaya Arab, Islam, dan internasional—termasuk inisiatif Trump—yang bertujuan menghentikan perang di Gaza, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan, mencegah pengungsian warga Palestina, serta menolak pendudukan di Jalur Gaza.
Hamas juga menyatakan persetujuan terhadap kerangka kesepakatan pertukaran tahanan, termasuk pembebasan semua tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.
Langkah itu akan dilaksanakan sesuai formula yang diusulkan Trump, setelah kondisi di lapangan memungkinkan. Hamas menegaskan kesiapannya untuk segera memasuki negosiasi melalui mediator guna membahas rincian teknis.
Serah Terima Administrasi Gaza
Selain itu, Hamas menegaskan kesediaannya untuk menyerahkan administrasi pemerintahan Gaza kepada otoritas teknokratis Palestina yang terdiri dari figur independen.
Struktur pemerintahan ini akan dibentuk berdasarkan konsensus nasional serta didukung oleh negara-negara Arab dan Islam.
Kelompok tersebut juga menekankan bahwa aspek lain dari proposal Trump—terkait masa depan jangka panjang Gaza dan hak-hak dasar rakyat Palestina—memerlukan keputusan nasional yang lebih luas. Hamas menilai hal-hal itu harus dibahas dalam kerangka kerja Palestina yang terpadu, dengan tetap mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB.
“Hamas akan menjadi bagian dari proses nasional ini dan akan berkontribusi secara bertanggung jawab,” demikian bunyi kesimpulan pernyataan resmi mereka.
Trump Keluarkan Ultimatum
Sementara itu, Presiden Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, memberi waktu hingga pukul 18.00 waktu Washington pada hari Minggu untuk menerima proposal “perdamaian” Gaza. Trump memperingatkan bahwa “neraka” akan terjadi jika Hamas menolak usulan tersebut.
Ancaman itu, yang muncul di tengah koordinasi erat AS dan Israel, menuai kecaman luas dari para analis dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai langkah itu sebagai bentuk diplomasi koersif yang lebih bertujuan memperkuat agenda politik Washington ketimbang mewujudkan perdamaian sejati.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan kembali pesan Trump dalam konferensi pers pada Jumat.
“Hamas memiliki kesempatan untuk menerima rencana ini dan bergerak maju secara damai serta sejahtera di kawasan tersebut. Jika mereka tidak melakukannya, konsekuensinya, sayangnya, akan sangat tragis,” ujarnya.
Rencana Didukung Israel, Berbasis Kendali AS
Rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu menempatkan masa depan Gaza pada tiga pilar utama:
pelucutan senjata Hamas, pengembalian tawanan Israel, dan pembentukan pemerintahan baru di bawah pengawasan asing.
Dalam rancangan itu, Gaza akan diubah menjadi zona demiliterisasi bebas ancaman, diawasi oleh “Dewan Perdamaian Internasional” yang diketuai langsung oleh Trump. Dewan tersebut beranggotakan sejumlah tokoh dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang dikenal melalui perannya di perang Irak dan Afghanistan.
Proposal itu menjanjikan program rekonstruksi besar-besaran di bawah sponsor negara Barat dan Teluk. Namun, bantuan hanya akan diberikan setelah infrastruktur militer Hamas dibongkar sepenuhnya.
Selain itu, anggota Hamas yang bersedia melepaskan senjata dijanjikan amnesti, sementara mereka yang menolak diberi opsi meninggalkan Gaza melalui “koridor aman” menuju negara yang bersedia menerima mereka—klausul yang dikritik luas karena dinilai menyerupai pengusiran paksa.
Rencana itu juga menetapkan pembentukan komite teknokratis non-politik untuk menjalankan pemerintahan sementara di Gaza, di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Pasukan stabilisasi internasional sementara, yang terdiri dari kontingen polisi AS, Mesir, Yordania, dan Palestina, akan bertugas mengamankan perbatasan serta menjaga stabilitas internal.
Sebagai bagian dari inisiatif ekonomi pendamping, konsorsium “Miracle Cities” akan memimpin proyek investasi asing, membangun zona ekonomi khusus, dan membuka Gaza untuk modal global — tetapi hanya setelah proses demiliterisasi selesai. []
