ORINEWS.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimistis tercapainya kesepakatan damai di Gaza. Hal itu ia sampaikan saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Senin, 29 September 2025.
“Saya yakin, saya sangat yakin,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya mengenai peluang perdamaian di Gaza. Ia bahkan menegaskan kembali keyakinannya bahwa semua pihak mendukung rencana perdamaian 21 poin yang tengah disiapkan pemerintahannya.
Sebelumnya, Gedung Putih menyebut kesepakatan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza “sangat dekat”. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan, Trump akan memaparkan kerangka perdamaian itu dalam pertemuan dengan Netanyahu.
“Untuk mencapai kesepakatan yang masuk akal bagi kedua belah pihak, harus ada kompromi. Kedua belah pihak mungkin meninggalkan meja perundingan dengan sedikit kekecewaan, tetapi itulah jalan menuju akhir konflik ini,” kata Leavitt dalam wawancara dengan Fox and Friends.
Trump juga dijadwalkan melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin Qatar, yang selama ini berperan sebagai mediator antara Israel dan faksi-faksi perlawanan Palestina. Keterlibatan Qatar dianggap penting untuk menjaga momentum dialog.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat menilai upaya kali ini lebih menjanjikan dibanding perundingan gencatan senjata sebelumnya. Mereka menyebut adanya keterlibatan langsung AS dan dukungan berbagai aktor regional menjadi faktor penentu.
Sementara itu, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menggelar pertemuan di Kairo pada hari yang sama. Keduanya menegaskan dukungan terhadap inisiatif gencatan senjata di Gaza serta mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen konflik Israel-Palestina.
El-Sisi menekankan perlunya memperkuat aksi bersama negara-negara Arab menghadapi tantangan regional. “Penting menjaga keamanan kawasan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan bagi dunia Arab,” ujarnya.
Jika kesepakatan Gaza ini berhasil, langkah tersebut akan menjadi perubahan signifikan dalam peran AS di Timur Tengah dan membuka peluang fase baru bagi kebijakan luar negeri Washington terhadap Palestina. []
