ORINEWS.id – Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, memperingatkan bahwa negara mana pun yang berusaha mengeksploitasi niat baik Iran untuk berdialog dengan tekanan politik atau ekonomi akan menghadapi respons yang lebih keras dibanding sebelumnya.
Dalam pernyataan di akun X pada Sabtu, 20 September 2025, Azizi menegaskan bahwa strategi “tekanan maksimum” tidak pernah berhasil. Ia menyebut langkah itu justru akan menimbulkan biaya besar bagi pihak-pihak yang merancang maupun menerapkannya.
“Iran selalu menjunjung logika dialog dan keterlibatan konstruktif. Namun, sebagian kekuatan menutup pintu diplomasi dengan memilih tekanan dan konfrontasi,” kata Azizi, dikutip dari Al Mayadeen, Sabtu.
Ia menambahkan bahwa jalan tersebut hanya akan memperdalam isolasi pihak-pihak yang mendorong tekanan terhadap Iran.
Menurut Azizi, Iran memandang negosiasi sebagai instrumen kekuasaan, bukan tanda kelemahan. Ia menekankan Teheran tidak akan membiarkan niat baiknya diperalat untuk tuntutan yang berlebihan maupun pelanggaran komitmen.
“Dialog bukanlah konsesi tanpa akhir,” ujarnya.
DK PBB Tolak Pencabutan Sanksi Permanen
Pernyataan Azizi datang setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak pencabutan permanen sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Resolusi 2231. Dalam pemungutan suara pada Jumat, empat negara mendukung dan sembilan menolak. Dengan hasil itu, sanksi dipastikan akan berlaku kembali mulai 28 September kecuali ada kesepakatan besar sebelum tenggat waktu tersebut.
Usulan itu digagas oleh Inggris, Prancis, dan Jerman yang menuduh Iran melanggar komitmen dalam Kesepakatan Nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Langkah ini memicu kritik keras dari Rusia, Tiongkok, dan Iran.
Sumber Al Mayadeen pada Kamis lalu memperingatkan bahwa pengaktifan mekanisme snapback akan membatalkan Perjanjian Kairo sekaligus mengakhiri kerja sama antara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Teheran. []
