ORINEWS.id – Sebuah opini yang diterbitkan di The New York Times pada Kamis, 17 September 2025, menyoroti percepatan aneksasi tanah Palestina di Tepi Barat oleh Israel di tengah perang Gaza. Tulisan itu dibuat oleh Philip H. Gordon, mantan penasihat keamanan nasional untuk Wapres AS Kamala Harris.
Gordon memperingatkan bahwa perhatian dunia yang terfokus pada Gaza membuat pemerintah Israel leluasa mendorong agenda kolonial di Tepi Barat. Menurut dia, langkah ini mengubur prospek terbentuknya negara Palestina dan kian memperkuat status paria Israel di mata internasional.
“Tokoh-tokoh ekstrem kanan dalam koalisi Benjamin Netanyahu memanfaatkan situasi ini, sementara AS menunjukkan ketidakpedulian,” tulis Gordon dikutip dari Al Mayadeen, Kamis (18/9/2025).
Ledakan Permukiman
Dalam artikelnya, Gordon menyebut populasi pemukim Israel melonjak drastis menjadi sekitar 740 ribu jiwa, dari hanya 10 ribu pada 1970-an. Lebih dari seratus pos permukiman baru juga berdiri hanya dalam setahun terakhir.
Proyek paling kontroversial saat ini adalah rencana E1, yang dijuluki permukiman “kiamat” karena akan memisahkan Al-Quds Timur dari Ramallah dan Betlehem. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich terang-terangan mengatakan proyek ini “mengubur gagasan negara Palestina”. Netanyahu menegaskan, “Tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini milik kami.”
Kekerasan Pemukim
Ekspansi permukiman disertai peningkatan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. PBB mencatat lebih dari 1.000 kasus intimidasi sepanjang 2025, tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 2006. Bentuknya mulai dari pembakaran mobil, perusakan tanaman, pemutusan pasokan air, hingga pembunuhan.
Gordon menyinggung kasus Yinon Levi, seorang pemukim radikal yang terekam video menembak aktivis Palestina Awdah Hathaleen. Jenazah Hathaleen ditahan lebih dari sepekan, sementara Levi segera dibebaskan pengadilan dengan alasan kurang bukti.
Peran Amerika Serikat
AS disebut berperan besar dalam melindungi upaya aneksasi Israel. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, tim Donald Trump memberi ruang legitimasi dengan menyebut aneksasi “bukan hal final”. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyatakan AS “tidak pernah meminta Israel untuk tidak menerapkan kedaulatan di Tepi Barat.”
Washington juga mencabut sanksi terhadap kelompok pemukim kekerasan, sekaligus melarang pemimpin Otoritas Palestina termasuk Mahmoud Abbas hadir dalam Sidang Umum PBB.
Ancaman Internasional
Menurut Gordon, hanya tekanan internasional yang terkoordinasi dapat menghentikan ekspansi apartheid Israel. Uni Emirat Arab menegaskan aneksasi adalah “garis merah”, sementara Prancis dan Arab Saudi mendesak masalah ini dibahas di PBB.
“Israel dapat memilih mempertahankan hubungan dengan komunitas global, atau mengejar dominasi atas Palestina di Tepi Barat. Tidak bisa keduanya,” tulis Gordon. []
