ORINEWS.id – Untuk pertama kalinya, sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Temuan ini disebut sebagai “laporan paling otoritatif PBB sejauh ini” mengenai dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan Israel sejak 7 Oktober 2023.
Dalam konferensi pers di Jenewa, Selasa, 16 September 2025, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, Francesca Albanese, menekankan perlunya proses peradilan formal guna mengonfirmasi apakah genosida benar terjadi. Namun ia menegaskan, semua negara memiliki kewajiban hukum untuk segera bertindak menghentikan kekejaman yang berlangsung.
Empat Tindakan Genosida
Laporan setebal 72 halaman dari Komisi Penyelidikan Internasional Independen Dewan HAM PBB menyebut Israel melakukan empat tindakan genosida. Di antaranya pembunuhan massal yang menimbulkan kerugian fisik dan mental serius, penciptaan kondisi hidup yang dimaksudkan untuk menghancurkan warga Palestina, serta upaya mencegah kelahiran.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hampir 65 ribu warga Palestina tewas sejak serangan dimulai, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Israel membantah tuduhan tersebut, menyebut laporan itu “salah dan menyimpang”.
Dokumentasi Kekejaman
Komisi PBB mendokumentasikan pembunuhan luas terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, tenaga medis, jurnalis, hingga pekerja kemanusiaan, bahkan di zona aman dan fasilitas terlindung seperti rumah sakit serta sekolah.
Kasus terbunuhnya Hind Rajab, bocah lima tahun bersama keluarganya pada Januari 2024, disorot sebagai bukti pasukan Israel secara sadar menargetkan warga sipil. Laporan juga menuding militer Israel menggunakan amunisi berdampak luas meski mengetahui tingginya risiko korban sipil.
Kelaparan sebagai Senjata
Selain itu, laporan menyebut Israel memanfaatkan kelaparan sebagai senjata dengan memutus pasokan makanan, air, bahan bakar, listrik, dan obat-obatan. Blokade selama 11 minggu pada Maret membuat bantuan kemanusiaan hanya masuk secara terbatas, yang justru menimbulkan korban tambahan ketika warga berebut bantuan.
Pada Agustus lalu, kelaparan diumumkan secara resmi di Kota Gaza dan sekitarnya, berdampak pada lebih dari setengah juta orang. Komisi menilai masuknya bantuan terbatas hanya menjadi “fasad” untuk menutupi strategi kelaparan sistematis.
Kekerasan Seksual dan Hasutan Pimpinan
Komisi juga menemukan praktik kekerasan seksual terhadap warga Palestina, termasuk pemerkosaan dan penyiksaan berbasis gender. Kesaksian menyebut tahanan dipukuli di area sensitif hingga pingsan, sementara video pelecehan beredar di kalangan tentara.
Laporan itu secara langsung menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan mantan Menteri Keamanan Yoav Gallant sebagai pihak yang menghasut genosida.
“Genosida di Gaza sedang berlangsung. Dunia harus bertindak sekarang untuk menghentikan pembunuhan dan melindungi rakyat Palestina,” demikian pernyataan resmi komisi. []
