*Oleh: Awalin Ridha, S. Pd
Dalam sejarah kekuasaan, selalu ada godaan untuk mengagungkan pemimpin bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai simbol kesempurnaan. Gejala ini dikenal sebagai politik kultus, atau cult of personality, sebuah kondisi ketika seorang tokoh politik dibangun citranya secara berlebihan dan tak rasional sehingga menjadi objek pemujaan publik.
Politik kultus merujuk pada strategi pencitraan ekstrem terhadap seorang pemimpin politik agar dianggap sebagai tokoh yang sempurna, tak pernah salah, dan menjadi pusat dari seluruh kehidupan berbangsa. Citra ini seringkali dibangun lewat propaganda media, pendidikan yang dikendalikan, seni, hingga represi terhadap kritik. Sejarawan Ian Kershaw, dalam bukunya The Hitler Myth: Image and Reality in the Third Reich (1987), memperlihatkan bagaimana masyarakat bisa membangun keyakinan berlebihan terhadap sosok pemimpin, hingga mempercayainya secara buta tanpa dasar rasional atau demokratis. Politik kultus lahir dari kondisi semacam ini.
Peristiwa ini bukanlah hal yang baru. Dalam abad ke-20, kita mengenal sejumlah tokoh yang menggunakan politik kultus sebagai alat kekuasaan. Joseph Stalin di Uni Soviet, misalnya, mengisi ruang-ruang publik dengan potret dirinya, dari jalanan hingga gereja, menjadikannya sebagai “Bapak Bangsa” meski kebijakannya menyebabkan penderitaan jutaan orang. Mao Zedong di Tiongkok menjadi simbol mutlak revolusi, dan bukunya, Little Red Book, diperlakukan layaknya kitab suci oleh rakyat. Sementara itu, Kim Il Sung di Korea Utara mencapai titik ekstrem dalam membangun citra dirinya sebagai “matahari bangsa,” sebuah simbol yang diwariskan secara turun-temurun hingga ke cucunya.
Indonesia pun tidak asing dengan gejala ini. Dalam masa Orde Baru, Soeharto disebut sebagai “Bapak Pembangunan,” dan citranya tersebar luas lewat buku pelajaran, media massa, bahkan tugu-tugu di berbagai kota. Kritik terhadap dirinya dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi.
Politik kultus menyembunyikan kegagalan struktural di balik ilusi personal. Pemimpin dijadikan perisai dari segala kritik. Akibatnya, otoritarianisme menguat karena setiap kebijakan pemimpin dianggap benar dan harus diterima tanpa pertanyaan. Rasionalitas publik dilemahkan karena masyarakat tak lagi diajak berpikir kritis, melainkan dituntut untuk mencintai dan mematuhi. Negara menjadi sangat bergantung pada satu figur, sehingga ketika figur tersebut hilang, seluruh sistem menjadi rapuh. Selain itu, tidak ada ruang bagi regenerasi, karena hanya satu orang yang dianggap pantas memimpin.
Di era media sosial, politik kultus tampil dengan wajah baru. Kini, citra pemimpin tidak hanya dibentuk oleh negara atau lembaga formal, tetapi juga oleh mesin-mesin algoritma dan loyalis digital. Figur publik bisa menciptakan narasi heroik melalui platform daring, dan basis pendukung berubah menjadi “fans” yang membela bukan karena substansi, melainkan karena fanatisme. Kritik dianggap sebagai kebencian, dan kebenaran menjadi relatif tergantung siapa yang mengucapkannya. Fenomena ini tampak dalam berbagai demokrasi kontemporer, dari Donald Trump di Amerika, Jokowi di Indonesia, hingga Narendra Modi di India. Di semua kasus itu, pemimpin menjadi tokoh sentral yang seolah tak bisa digantikan, dan pendukungnya rela membela apapun keputusan sang pemimpin, bahkan ketika bertentangan dengan prinsip demokrasi atau keadilan.
Yang membuat politik kultus terus bertahan hingga hari ini adalah karena ia tetap efektif dan menguntungkan bagi penguasa. Dalam banyak negara yang lemah secara kelembagaan, citra pribadi pemimpin menjadi alat pengganti legitimasi formal. Pemimpin yang tak lagi mampu meyakinkan rakyat melalui program, sistem hukum, atau prestasi institusi, akhirnya memilih mempersonalisasi kekuasaan. Ia menjelma sebagai “jawaban” dari segalanya, bahkan ketika realitas berkata sebaliknya. Dengan menjadikan pemimpin sebagai simbol, semua kegagalan dapat dialihkan kepada “orang lain”, dan semua keberhasilan diklaim sebagai jasa tunggal pemimpin itu.
Selain itu, politik kultus bekerja sebagai perisai terhadap kritik. Ketika sosok pemimpin disucikan, maka segala bentuk pertanyaan atau pertentangan mudah dikategorikan sebagai fitnah, penghinaan, atau bahkan makar. Ini memberi ruang bagi represi terhadap oposisi atau kelompok yang tidak setuju, tanpa harus membahas substansi. Masyarakat pun terdorong untuk patuh bukan karena sadar, tetapi karena takut menjadi bagian dari kelompok yang dianggap “melawan pemimpin”. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin bukan hanya dihormati, tapi didewakan.
Fungsi lainnya adalah menciptakan stabilitas semu. Dengan memusatkan loyalitas pada satu orang, konflik internal dalam kekuasaan bisa ditekan. Rezim yang sebenarnya rapuh dapat bertahan lebih lama karena rakyat tidak melihat kelemahan sistem, hanya melihat kuatnya figur. Padahal, jika figur itu jatuh atau wafat, sistem bisa kolaps karena tak ada mekanisme regenerasi yang sehat. Politik kultus menutup kemungkinan lahirnya tokoh alternatif, karena sejak awal sudah ditanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa sebaik pemimpin sekarang.
Dalam praktiknya, politik kultus juga berperan sebagai instrumen ekonomi dan politik. Branding pemimpin bisa mendatangkan suara, loyalitas, hingga uang. Para elite di sekeliling pemimpin menggunakan kultus sebagai komoditas: menjual kesetiaan, menyebar narasi pujian, dan menekan kritik demi mempertahankan posisi mereka. Maka jangan heran jika banyak orang yang justru bersaing untuk paling keras memuja, karena itu dianggap jalan cepat menuju kekuasaan atau keuntungan.
Politik sejatinya adalah ruang ide dan pertanggungjawaban, bukan panggung pemujaan. Jika rakyat lebih takut mengkritik pemimpin daripada melawan ketidakadilan, maka demokrasi sedang dalam bahaya. Masyarakat perlu kembali menempatkan pemimpin sebagai pelayan publik, bukan objek pemujaan. Kita butuh tokoh yang mau dikritik, bukan yang minta disembah.
Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik
