ORINEWS.id -Kementerian Sosial (Kemsos) didesak segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), PLN dan pemerintah daerah agar setiap lokasi Sekolah Rakyat memiliki infrastruktur dasar yang memadai sejak awal perencanaan.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, ketersediaan sarana prasarana bagi tenaga pengajar, khususnya yang rumahnya jauh dari lokasi tempatnya mengajar, harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah. Hal ini untuk menunjang pekerjaan mereka dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
“Baik dari sisi akomodasi, transportasi, atau mungkin ketersediaan mess untuk tenaga pengajar yang tempat tinggalnya jauh. Karena banyak yang mundur akibat masalah jarak rumah dan tempatnya mengajar berjauhan,” kata Irine di Komplek DPR RI, Senayan, Selasa 29 Juli 2025.
Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Pasalnya, tujuan Sekolah Rakyat baik karena untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah Rakyat juga diharapkan memfasilitasi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal.
“Tapi harus ada kajian dan koordinasi yang maksimal, agar program kerakyatan tak hanya melahirkan solusi sementara. Harus ada keberkelanjutan untuk program mulia seperti Sekolah Rakyat ini,” kata Irine.
Jika pemerintah tidak mampu memberikan infrastruktur yang kuat untuk Sekola Rakyat, maka tidak menutup kemungkinan guru-gurunya mengundurkan diri. Serta tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari rakyat.
“Kalau dari awal fondasinya lemah, ya jangan heran kalau gurunya mundur, anak-anaknya tak bertahan, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Sekolah Rakyat itu ide yang baik, tapi pelaksanaannya harus serius, sistematis, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia,” demikian Irine.
