ORINEWS.id – Komisi XIII DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar seminar bertajuk “Penguatan Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2025”, di Aula Hotel Diana, Banda Aceh, Minggu (15/6/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penguatan peran relawan dalam menjaga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seminar menghadirkan Plt Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPIP, Widyana, sebagai keynote speech, serta menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat HT Ibrahim, perwakilan BPIP Siti Maimunah, dan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Akhsanul Khalis. Diskusi dipandu moderator Muhammad Zaldi.
Dalam sambutannya, Widyana menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan etika dalam menghadapi tantangan zaman.
“Apa yang disampaikan para narasumber diharapkan menambah wawasan baru tentang nilai-nilai Pancasila dan menjadi panutan moral bagi masyarakat,” ujar Widyana.
📎 Baca juga: Akhirnya Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Ia juga mengajak peserta untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur seperti toleransi, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. BPIP, lanjutnya, berkolaborasi dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif strategis yang berkomitmen menjaga dan menegakkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.
Sementara itu, HT Ibrahim dalam pemaparannya menggarisbawahi bahwa Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, melainkan jiwa konstitusi dan fondasi kebijakan negara. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, mulai dari meningkatnya intoleransi hingga lemahnya kepedulian sosial.
“Di tengah era keterbukaan informasi dan ancaman ideologi transnasional, menjaga Pancasila bukan hanya tugas negara, tetapi gerakan seluruh elemen bangsa, termasuk para relawan,” kata Ibrahim.
Ibrahim menegaskan komitmen DPR RI untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila. Ia menyebut empat peran strategis DPR dalam penguatan ideologi bangsa, yaitu melalui fungsi legislasi, pengawasan, representasi rakyat, serta dukungan terhadap penguatan BPIP sebagai lembaga ideologi negara.
Ia menyampaikan, dalam konteks legislasi, setiap undang-undang yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Melalui fungsi pengawasan, DPR memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan Pancasila. Sebagai representasi rakyat, DPR juga harus menyuarakan semangat gotong royong, toleransi, dan kebhinekaan dalam kebijakan yang diambil.
“Relawan Penjaga Pancasila bukan sekadar pelengkap, mereka adalah garda depan dalam menjaga ideologi bangsa. Peran aktif mereka sangat penting dalam membangun narasi kebangsaan yang kuat di ruang publik, termasuk di dunia digital,” ujar Ibrahim.
📎 Baca juga: Respon Keputusan ‘Dungu’ soal 4 Pulau, Sentral Informasi Referendum Aceh Keluarkan Sikap Tegas
Dalam konteks Aceh, Ibrahim menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai kekhususan yang dimiliki daerah tersebut. Ia mengingatkan bahwa meski Aceh memiliki keistimewaan yang diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
“Perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki tahun 2005 harus dirawat, tidak hanya melalui dokumen, tetapi melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa nilai persatuan sangat penting dalam mempererat hubungan antarkelompok masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Ibrahim juga menyoroti kekayaan budaya dan nilai-nilai Islam di Aceh sebagai modal sosial yang harus diiringi dengan semangat kolektif menjaga perdamaian dan membumikan Pancasila tanpa menghilangkan identitas lokal.
“Mari kita jadikan perdamaian sebagai warisan terbaik bagi generasi muda Aceh. Jadikan Pancasila sebagai jalan tengah yang menyatukan keberagaman Aceh dengan semangat nasionalisme yang inklusif,” serunya.
Menutup paparannya, Ibrahim mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan Aceh yang damai, berdaya saing, dan sejahtera. []
