ORINEWS.id – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyentil Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membatalkan rapat dengan komisinya tanpa ada penjelasan. Sikap itu dinilai sangat mengecewakan.
Hal itu disampaikan ketika rapat dengan Dirut Pertamina dan Dirut PLN. Seharusnya, Komisi VI DPR dijadwalkan rapat bersama Budi Arie untuk membahas Koperasi Merah Putih.
“Pada kesempatan hari ini, kami sampaikan kekecewaan kani atas ketidakhadiran Menteri Koperasi yang membatalkan RDP (rapat dengar pendapat) pada hari ini secara mendadak. Sungguh kami sangat kecewa itu, Pak,” kata Mufti dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Dia mengaku mendapat info bahwa rapat pembahasan Koperasi Merah Putih dengan Budi Arie dijadwalkan ulang pada Senin (26/5) pekan depan.
Meski begitu, belum ada kepastian apakah rapat pekan depan bisa benar terlaksana. Sementara, DPR mulai memasuki masa reses mulai Selasa (27/5).
“Saya dengar hari Senin (jadwal rapat ulang), tapi belum ada keputusan yang jelas. Karena Selasa kami sudah reses, dan tidak ada waktu lagi untuk membahas ini,” kata Mufti.
Politisi PDI Perjuangan itu lantas menyinggung bahwa Komisi VI DPR belum pernah mendengar pemaparan Budi Arie, selaku Menkop, terkait program Koperasi Merah Putih.
“Sampai detik ini, Menteri Koperasi sebagai mitra kerja Komisi VI, sekali pun, satu bait kata pun kami belum pernah mendapat penjelasan dari Menteri Koperasi yang bertanggung jawab atas itu,” kata Mufti.
Dia meminta semua pihak tak melihat latar belakang partainya. Meskipun diakui bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kadernya mengawal program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Mufti mendesak Budi Arie segera memberikan penjelasan terkait Koperasi Merah Putih.
“Sehingga kami tunggu, penjelasan dari menkop utk bagaimana hadir di tempat ini, menjelaskan bagaimana model bisnis dari Koperasi merah putih ini, kemudian pendanaan dari mana dan sebagainya. Karena tidak ada kata gagal terhadap program ini. Kalau gagal, menghancurkan semua hal yang ada di BUMN dan Koperasi,” tegasnya.
Diketahui, Budi Arie kembali disorot usai namanya disebut dalam dakwaan kasus perlindungan situs judi online (judol). Saat itu, Budi Arie menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika.
Dalam dakwaan itu, Budi Arie diduga memperoleh aliran dana sebesar 50 persen dari praktik menjaga situs judol.
