ORINEWS.id – Penyelidikan terhadap aduan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menunjukkan perkembangan signifikan.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bahwa proses ini sudah mencapai 90 persen dan tinggal menunggu hasil uji laboratorium yang tengah berlangsung.
Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, mengungkapkan bahwa sebagian besar bukti telah berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik.
Pihaknya memastikan proses ini dilakukan secara hati-hati dan profesional agar menghasilkan kejelasan hukum yang tak terbantahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Djuhandhani saat ditemui di Mapolresta Solo pada Kamis, 8 Mei 2025, menanggapi perkembangan terbaru dari kasus yang berasal dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Menurut Djuhandhani, proses pengujian saat ini sudah masuk tahap krusial, yaitu verifikasi saintifik terhadap dokumen yang dilaporkan.
Ia menjelaskan bahwa walaupun progresnya telah mencapai 90 persen, masih ada 10 persen tahapan uji laboratorium yang sangat menentukan.
Artinya, jika hasil uji laboratorium tidak mendukung temuan sebelumnya, maka besar kemungkinan keseluruhan hasil penyelidikan bisa berubah drastis.
“Kami uji semua, mulai dari foto hingga lembaran dokumen yang diduga bermasalah,” ujar Djuhandhani.
Ia menekankan bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh dan ilmiah untuk memastikan validitas data yang ada.
Uji laboratorium tersebut mencakup analisis pada dokumen ijazah Jokowi yang dilaporkan, dengan pembanding dari dokumen milik teman-teman seangkatannya semasa SMA hingga masa kuliah.
Langkah ini diambil guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam menarik kesimpulan akhir.
Djuhandhani juga menambahkan bahwa pihaknya meminta laboratorium forensik (labfor) agar melakukan pengujian secepat dan seakurat mungkin.
Ia percaya labfor yang digunakan adalah laboratorium berstandar internasional dan telah teruji kredibilitasnya dalam menangani kasus-kasus serupa.
“Kalabfor kita sudah diakui dunia, jadi kita tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam proses ini,” tegasnya.
Meskipun waktu penyelesaian masih belum bisa dipastikan secara pasti, Bareskrim menjanjikan hasilnya akan diumumkan secepat mungkin setelah semua tahapan rampung.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara.
Pihak pelapor, TPUA, sebelumnya menuding adanya ketidaksesuaian dokumen ijazah Presiden ke-7 RI tersebut dengan data resmi yang ada.
Namun hingga kini, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran.
Bareskrim sendiri memilih untuk tidak tergesa-gesa demi menjaga akurasi dan objektivitas hasil penyelidikan.
Dalam konteks hukum, penyelidikan semacam ini harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Artinya, selama belum ada pembuktian kuat yang sahih secara hukum, maka seseorang tidak bisa dikatakan bersalah.
Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil oleh tim penyidik Bareskrim.
Sikap kehati-hatian ini penting agar tidak muncul prasangka publik yang keliru atau mengarah pada pembentukan opini yang belum tentu benar.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini berpotensi membawa dampak Politik yang cukup besar, terlebih jika hasilnya mengarah pada pembuktian yang mengejutkan.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada indikasi dari penyidik bahwa terdapat unsur pemalsuan dalam dokumen yang diperiksa.
Dengan proses yang masih berjalan, publik kini menantikan hasil akhir dari penyelidikan ini sebagai bentuk transparansi institusi penegak hukum dalam menangani laporan masyarakat.
Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, Bareskrim juga dituntut untuk membuka prosesnya dengan akuntabel, tanpa mengesampingkan asas netralitas.
Jika kamu mengikuti kasus ini sejak awal, penting untuk mencermati bagaimana mekanisme pembuktian ilmiah dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil.
Apakah kamu juga penasaran bagaimana hasil uji laboratorium bisa mengubah arah kasus ini?***
