ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih pada Senin (21/7/2025).
Acara peluncuran kelembagaan 80.081 koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Prabowo tersebut diselenggarakan kemarin di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Peresmian Kopdes Merah Putih ini juga diikuti oleh 38 gubernur, 514 bupati dan wali kota beserta para kepala desa (Kades).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi hadir langsung di lokasi peresmian, sedangkan 37 gubernur lainnya mengikuti acara secara virtual di daerah masing-masing.
Salah satu pemimpin daerah yang hadir secara virtual adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Di Jawa Barat, acara peresmian Kopdes Merah Putih pada Senin kemarin, digelar di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
Melalui sambungan Teleconference dari Desa Hambalang, Dedi Mulyadi melapor kepada Prabowo yang berada di Klaten, bahwa Jawa Barat memiliki 5957 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 54 juta jiwa.
Menurut Dedi Mulyadi, semuanya desa/kelurahan sudah terdapat koperasi yang mana seluruh pembiayaannya sudah lunas berkat kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan harapan warganya terhadap koperasi terobosan Presiden Prabowo yang diklaim sebagai wujud gerakan ekonomi rakyat berbasis desa ini.
“Di Desa Hambalang ini, paling utama tadi saya mendapat respons dari masyarakat, yang pertama adalah ada kepastian harga LPG, yang kedua ada kepastian harga pupuk, ketiga ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, serta akses untuk mendapat layanan kesehatan dokter umum di klinik,” ujar Dedi Mulyadi di Desa Hambalang, Senin, dikutip dari YouTube KompasTV.
“Mudah-mudahan ke depan bisa ada dokter spesialis. Itu relatif sudah tersedia dengan baik,” sambungnya.
Baca juga: Resmi Diluncurkan Prabowo, Ahmad Najib: Kopdes Merah Putih Jawaban Atas Tantangan Rantai Pasok
Disebutkan Dedi Mulyadi, Desa Hambalang bukan merupakan daerah penghasil beras, melainkan singkong.
Dedi Mulyadi juga berkelakar soal singkatan KDMP yang mirip dengan inisial namanya.
Sebagaimana diketahui, sapaan akrab pria yang sering mengenakan Totopong atau Iket Sunda di kepalanya itu adalah Kang Dedi Mulyadi dan sering disingkat menjadi KDM.
Dengan percaya dirinya, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa istilah KDM yang merupakan bagian dari identitas dirinya sudah terkenal di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi lantas berterima kasih karena kebetulan singkatan KDMP mirip dengan nama panggilannya.
Bahkan, Dedi Mulyadi meneruskan candaannya dengan mengatakan bahwa huruf ‘P’ di dalam singkatan ‘KDMP’ adalah Prabowo.
“Dan kemudian, saya juga ucapkan terima kasih namanya KDMP pak, karena KDM di Jawa Barat sudah populer pak,” tutur Dedi Mulyadi.
“Koperasi Desa Merah Putih, cuma sekarang ditambah P pak, jadi lengkap. Asalnya KDM, Kang Dedi Mulyadi, ditambah P jadi tambah Pak Prabowo pak,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga melontarkan candaan kepada Prabowo.
“Pak presiden, cuma satu yang tidak didapatkan di koperasi rupanya tadi saya cek pak,” ujar Dedi Mulyadi.
“Apa itu?” tanya Prabowo.
“Itu cari jodoh susah di koperasi pak,” gurau Dedi Mulyadi.
Prabowo pun menanggapi candaan Dedi Mulyadi dengan kata-kata ancaman bernada gurauan.
“Awas kau,” ucap Prabowo membalas candaan Dedi Mulyadi.
Sontak, momen candaan Dedi Mulyadi dan Prabowo tersebut mengundang gelak tawa para pejabat kabinet yang ikut hadir dalam acara peluncuran Kopdes Merah Putih tersebut.
Sebagai informasi, turut hadir langsung dalam acara di Klaten tersebut di antaranya:
Ketua DPR RI, Puan Maharani;
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul);
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin;
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto;
Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan;
Menteri BUMN, Erick Thohir;
Menteri Keuangan, Sri Mulyani;
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia;
Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin;
Panglima TNI Agus Subiyanto;
Kapolri Listyo Sigit Prabowo;
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; hingga
Pengusaha sekaligus Mantan Menko Perekonomian Indonesia, Chairul Tanjung.
Tentang Kopdes Merah Putih
Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan inklusi keuangan.
Latar belakang Prabowo menggagas Kopdes Merah Putih ini untuk membantu masyarakat kecil guna meningkat perekonomian mereka dan tidak disabotase pengusaha ‘nakal’.
“Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi,” jelas Prabowo di Klaten, Senin, dikutip dari YouTube KompasTV.
Prabowo juga menggunakan analogi lidi sebagai konsep Kopdes Merah Putih.
“Koperasi adalah alatnya orang yang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi, lemah tidak kuat, tidak ada artinya,” kata Prabowo.
“Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi, dari lemah lemah lemah menjadi kekuatan, ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” lanjutnya.
Diakui Prabowo bahwa hal tersebut tak akan disukai pemodal besar, meski tidak semua.
“Gerakan-gerakan seperti ini, tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi, dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan,” beber Prabowo.
Melihat dari pengalamannya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode pada 2004 dan 2010 silam, Prabowo telah mendengar berbagai masalah yang dihadapi petani.
Mulai hasil panen rusak karena tidak ada fasilitas pendukung pendistribusian, langkanya pupuk subsidi, hingga permainan harga jual beli komoditas.
Permasalahan tersebut akhirnya membuat perekonomian para petani menurun hingga harus meminjam uang ke rentenir.
“Dia pinjam uang susah, di desa enggak ada yang minjemin uang kecuali rentenir, yang bayarnya adalah per hari bunganya,” terang Prabowo.
“Kemudian datang lagi orang-orang, karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh, ini turun-temurun, menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong,” tambahnya.
Beberapa bulan setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo juga masih menemui masalah serupa.
“Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan,” tegas Prabowo.
“Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 5 ayat yang berbunyi:
“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
