ORINEWS.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan tujuan penggunaan dan biaya yang diperlukan untuk pengadaan robot polisi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintahan. Organisasi itu berpandangan robot-robot polisi ini layak mendapat perhatian publik.
Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan Polri perlu menilik terlebih dahulu tujuan penggunaan robot-robot polisi dan dan besaran biaya untuk membelinya. “Apakah memang untuk menunjang kebutuhan yang sulit atau tidak efektif dilakukan oleh SDM (sumber daya manusia),” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 3 Juli 2025.
Almas menggarisbawahi, rencana pengadaan robot ini muncul di tengah maraknya kritik publik terhadap layanan Polri dan efisiensi anggaran pemerintahan, termasuk di sektor pelayanan dasar. “Pengadaan ini layak dipertanyakan dan mendapat perhatian publik,” ujarnya.
Masih dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara, menurut dia Polri seharusnya mengedepankan gagasan dan komitmen yang lebih konkret soal reformasi kelembagaan. “Sudah terlalu banyak kekecewaan publik terhadap performa Polri yang berujung pada ketidakpercayaan kepada institusi ini,” katanya.
Ia menilai Polri perlu transparan tentang anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan robot polisi. Transparansi soal anggaran, kata dia, sudah diatur dalam beberapa produk hukum. “Soal informasi anggaran dan pengadaan memang seharusnya dibuka,” ucapnya.
Beberapa aturan yang ia sebutkan adalah Perubahan atas Peraturan Presiden 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-79, Polri memamerkan robot humanoid hingga robot anjing saat parade di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Dalam pantauan Tempo, robot tersebut dipamerkan polisi di hadapan presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun jenis robot yang ditampilkan pada upacara peringatan tersebut yakni dua unit robot tank, dua unit robot ropi, satu unit robot drone agrikultur, sepuluh unit robot anjing, dan sepuluh unit robot humanoid.
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan robot-robot ini berfungsi untuk pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya, seperti gedung terbengkalai atau area bencana. Kedua, penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan. Ketiga, pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.
Selain itu, robot ini digunakan untuk pengumpulan barang bukti forensik seperti sidik jari dan sampel DNA di tempat terjadinya kejahatan. Kelima, pengawasan lalu lintas melalui pemantauan pelanggaran dan identifikasi kendaraan. Keenam, patroli cerdas dengan dukungan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Ketujuh, mendeteksi bahan berbahaya seperti bom, narkotika, dan bahan kimia.
Semua robot ini, kata dia, masih dalam tahap demonstrasi dan sosialisasi hingga 2026 mendatang. Selanjutnya, fase kedua meliputi pelatihan personel dan riset bersama universitas mitra. Sementara itu fase terakhirnya berupa uji coba terbatas di Samsat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dan layanan informasi di Mabes atau Polda.
Sehingga, Dedi menegaskan keberadaan robot dalam parade HUT Bhayangkara tidak serta-merta langsung difungsikan untuk membantu tugas kepolisian. “Kami sedang menyesuaikan kebutuhan lapangan dengan teknologi. Robot adalah mitra strategis, bukan pengganti peran manusia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 2 Juli 2025.
