ORINEWS.id – Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah platform media tengah dibuat resah dengan maraknya pemberitaan mengenai kisruh preman berkedok ormas.
Ormas atau organisasi masyarakat sedianya merupakan wadah resmi bagi elemen masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam bernegara.
Namun oleh sejumlah kelompok tertentu, ormas justru berubah menjadi sarana melakukan aksi premanisme.
Selain meminta paksa ke sektor perkantoran, preman berkedok ormas juga tidak jarang terlibat tindak pelanggaran hukum sehingga berdampak mengganggu ketertiban.
Dalam skala yang jauh lebih besar, keberadaan aksi premanisme berkedok ormas juga turut menghalangi pertumbuhan iklim investasi.
Meski sudah merasa sangat geram, publik tidak dapat bertindak lebih lantaran sejumlah ormas terindikasi mendapat dukungan dari oknum penegak hukum.
Guna menyiasati kondisi tersebut, TNI-Polri serta BIN mulai bekerjasama untuk membentuk satuan tugas penanganan ormas.
Menurut Mayor Jenderal Yusri Nuryanto selaku Danpuspom TNI, tujuan dibentuknya Satgas Ormas tidak lain untuk memastikan ketertiban di tengah masyarakat.
Dalam keterangan resminya, Danpuspom TNI memastikan akan menindak oknum anggota yang terbukti terlibat pada kegiatan preman berkedok ormas.
Untuk memastikan pembentukan Satgas Ormas dapat berjalan sesuai dengan tujuan, Danpuspom TNI juga akan melibatkan unsur lain seperti Polri, BIN, serta BAIS.
“Kalau anggota ormas itu ada orang sipil tentu yang menangani adalah kepolisian, kalau ada oknum TNI-nya kita yang akan menangani,” tegas Danpuspom.
Melalui RDPU dengan Komisi III DPR RI, sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Anti Premanisme atau Tumpas, mendesak agar pemerintah lebih serius menangani ormas.
Dalam kegiatannya, Saur Siagian selaku anggota Tumpas menyebut para anggota preman yang berkedok ormas tidak sekedar bersikap kasar secara verbal tetapi dengan senjata.
Karena itu, Saur menilai pembentukan satgas khusus ormas yang dikomandoi oleh perwira TNI serta Polri merupakan langkah tepat.
Aksi premanisme sejumlah orang yang tergabung dalam ormas, menurut Saur sudah sangat meresahkan ketertiban di tengah masyarakat.
“Ormas ini sebenarnya didirikan untuk membantu tujuan negara yaitu kesejahteraan, tetapi yang berlaku ini kan sebaliknya,” ujar Saur.
Dukungan terhadap pembentukan Satgas Ormas, selain datang dari Tumpas juga disampaikan oleh Aryanto Sutadi selaku Penasihat Ahli Kapolri.
Menurut Aryanto, apapun bentuk aksi premanisme terselubung yang dilakukan oleh ormas memang harus secepatnya disikapi secara tanggap oleh negara.
Meski pembentukan Satgas Ormas terbilang telat, Aryanto berharap agar kinerja aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya dapat beroperasi secara maksimal.
“Menurut saya ini telat, mestinya ini dari dulu, preman harus disikat sebelum mereka menjadi seperti Raja yang seenaknya ke sana-kemari,” jelas Aryanto.***
