ORINEWS.id – Pemerintah Iran secara resmi mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel.
Kematian tokoh yang memimpin Republik Islam selama 37 tahun itu menandai berakhirnya satu era politik Iran dan membuka fase transisi yang dinilai paling tidak pasti dalam beberapa dekade terakhir.
Dengan dikonfirmasinya wafat Khamenei, perhatian publik dan elite politik kini tertuju pada Majelis Pakar Iran, lembaga ulama beranggotakan 88 orang yang secara konstitusional memiliki kewenangan menunjuk Pemimpin Tertinggi berikutnya.
Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Mojtaba Khamenei, putra kedua tertua mendiang pemimpin tersebut. Mojtaba selama ini dikenal sebagai ulama tingkat menengah yang disebut-sebut memiliki pengaruh di balik layar dan hubungan dekat dengan lembaga keamanan, termasuk Garda Revolusi Iran (IRGC).
Hubungan dengan Garda Revolusi
Lembaga kajian Middle East Institute mencatat bahwa meskipun para pemimpin tertinggi Iran dapat berganti, perubahan rezim tidak serta-merta terjadi.
Khamenei dilaporkan telah memilih tiga calon pengganti dengan kecenderungan garis keras sebagai bagian dari upaya “memurnikan” rezim.
Mojtaba disebut memiliki kedekatan dengan Garda Revolusi dan pernah bertugas di angkatan bersenjata selama Perang Iran-Irak. Ia juga kerap digambarkan sebagai figur yang berperan sebagai penjaga gerbang ayahnya dalam lingkaran kekuasaan.
Namun, laporan The New York Times menyebutkan bahwa tahun lalu Khamenei telah mengidentifikasi tiga ulama senior sebagai kandidat potensial penerusnya. Nama Mojtaba tidak termasuk dalam daftar tersebut, meskipun selama ini ia kerap dianggap sebagai kandidat terdepan.
Terbentur Persyaratan Konstitusi
Menurut kajian Middle East Institute, Mojtaba menghadapi sejumlah hambatan konstitusional. Konstitusi Republik Islam mensyaratkan bahwa pengganti Pemimpin Tertinggi harus memiliki pengalaman politik yang memadai. Meski disebut menjalankan Kantor Pemimpin Tertinggi secara de facto, Mojtaba tidak memiliki jabatan politik formal dalam struktur pemerintahan.
Selain itu, pengangkatannya dinilai bertentangan dengan konvensi dalam Islam Syiah yang tidak mengenal suksesi jabatan Pemimpin Tertinggi secara turun-temurun, kecuali dalam konteks 12 Imam Syiah yang diyakini ditunjuk secara ilahi.
Tradisi Menolak Suksesi Dinasti
Preseden sejarah juga menjadi sorotan. Pada 1989, Khamenei terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi mengalahkan putra pendiri Republik Islam, Ruhollah Khomeini, yakni Ahmad Khomeini, antara lain karena pertimbangan serupa terkait penolakan terhadap suksesi berbasis keluarga.
Pada 2023, Khamenei dalam sebuah pidato menyatakan, “kediktatoran dan pemerintahan turun-temurun bukanlah Islami,” sebagaimana dikutip lembaga pemikir berbasis di Amerika Serikat, Stimson Center.
Pada 2024, anggota Majelis Pakar, Mahmoud Mohammadi Araghi, mengungkapkan dua peristiwa ketika Khamenei menolak penyelidikan terkait isu kepemimpinan Mojtaba.
“Pemimpin berkata, ‘Apa yang kalian lakukan menimbulkan kecurigaan tentang masalah kepemimpinan turun-temurun.’ Jadi penyelidikan tidak diizinkan,” ujar Araghi.
Dalam kesempatan lain, ketika dimintai izin untuk menyelidiki sosok yang terkait dengannya, Araghi menyebut Khamenei menjawab, “Tidak, akhiri masalah ini.”
Sejumlah lembaga kajian menilai, jika Mojtaba tetap diangkat, langkah tersebut berpotensi memicu perpecahan di kalangan elite dan reaksi publik, berlawanan dengan upaya transisi yang mulus sebagaimana diinginkan Khamenei melalui penyeleksian calon pengganti sebelumnya.
Transisi kepemimpinan di Teheran kini memasuki tahap krusial, dengan keputusan Majelis Pakar akan menentukan arah politik dan stabilitas Republik Islam dalam waktu dekat. []
