Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si., Ph.D
Dalam rentang tiga bulan sejak bencana banjir bandang dan longsor yang menghancurkan ekosistem dan lingkungan hidup pada 26 November 2025, dampaknya begitu besar bagi kehidupan rakyat Aceh.
Bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung yang merasakannya, tetapi pada fase awal hampir seluruh lapisan ikut merasakan imbasnya. Akses transportasi rusak, listrik padam hampir satu bulan, kelangkaan gas dan minyak terjadi, serta sirkulasi aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial terganggu.
Secara realitas dan pengalaman empirik, berbagai bencana—baik besar, sedang, maupun kecil—telah berulang kali terjadi. Aturan, ketentuan, serta skema penanggulangan mulai dari fase darurat, penanganan, penyelesaian, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) sesungguhnya sudah lengkap dan relatif sempurna.
Namun dalam praktiknya, badan dan lembaga yang terlibat kerap kali belum sepenuhnya paham, kurang serius, bahkan terkesan gagap dalam merealisasikan penanganan dan penyelesaian persoalan korban bencana di Aceh.
Pertanyaannya, apakah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota benar-benar mampu secara realistis dan terukur menyelesaikan persoalan mendasar para korban dan pengungsi?
Miliaran rupiah anggaran telah dikucurkan, disumbangkan, dan dihibahkan untuk penanganan banjir bandang tersebut. Namun di lapangan, masih banyak persoalan mendasar yang hingga kini bahkan lebih banyak dibantu para relawan.
Yang lebih menyakitkan secara psikologis dan sosial, masyarakat korban saban hari hanya menerima janji-janji penyelesaian. Persoalan keluarga, pekerjaan, bahkan jati diri mereka, seolah harus diselesaikan sendiri. Kepercayaan terhadap pemerintah semakin menipis karena yang disuguhkan terasa sebatas konsumsi janji-janji yang memuakkan rakyat Aceh dan rakyat pada umumnya.
Tidak sedikit pula yang sinis dan berasumsi adanya indikasi korupsi dana bencana. Sementara itu, pendataan korban telah berulang kali dilakukan di lokasi bencana.
Hari ini yang dibutuhkan adalah ketegasan, kecakapan, dan kecepatan dalam mengatasi dampak bencana tersebut. Jangankan berbicara tentang rehabilitasi dan rekonstruksi, persoalan mendasar seperti akses dan fasilitas hidup layak saja masih jauh dari terpenuhi.
Penderitaan rakyat pun menjadi lengkap: mereka menghadapi dampak bencana sekaligus harus berjuang sendiri menyelesaikannya. Sementara pemerintah dinilai lebih sibuk dengan pencitraan, rapat, janji-janji, dan ketidakpastian.
Kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup akibat banjir bandang itu nyata dirasakan rakyat. Namun hingga kini, yang lebih terasa adalah kenyang akan janji-janji, sementara keberpihakan yang realistis dan empirik terhadap korban belum sepenuhnya terlihat. []
