ORINEWS.id – Pemerintah Iran menggambarkan pembicaraan terbaru dengan Amerika Serikat di Oman sebagai “positif”. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut diskusi tidak langsung tersebut “sangat baik”. Namun, perundingan yang dimediasi Oman itu belum memberikan peta jalan yang jelas untuk meredakan kekhawatiran meningkatnya risiko serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.
Berbicara kepada televisi pemerintah Iran di Muscat pada Jumat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan tidak langsung tersebut dimulai dengan “awal yang baik”. Ia menyatakan keputusan mengenai kelanjutan putaran berikutnya akan ditentukan setelah “berkonsultasi dengan ibu kota”.
Araghchi juga memperingatkan adanya iklim “ketidakpercayaan” yang masih kuat, menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Serangan itu terjadi ketika Washington sempat bergabung dengan Israel dalam perang selama 12 hari melawan Iran, hanya beberapa hari sebelum putaran keenam pembicaraan tidak langsung yang dijadwalkan berlangsung.
Sementara itu, Presiden Donald Trump, berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan yang “sangat baik” mengenai Iran dan menyebut diskusi lanjutan direncanakan berlangsung pada awal pekan depan. Namun Trump tetap mempertahankan nadanya yang keras.
“Jika Iran tidak mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya, konsekuensinya sangat berat,” kata Trump, seperti dikutip CNN. Ia juga menyebut Iran tampak “sangat ingin mencapai kesepakatan”, meski tidak merinci bentuk konsesi yang dimaksud.
Delegasi Iran dalam pembicaraan di Muscat dipimpin oleh Abbas Araghchi. Sementara dari pihak Amerika Serikat hadir utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu Presiden Trump. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Brad Cooper, juga turut bergabung dengan delegasi Washington.
Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, berperan sebagai mediator dengan bertemu secara terpisah dengan delegasi Amerika Serikat dan Iran sepanjang Jumat. Ia mengatakan pertemuan tersebut “bermanfaat untuk mengklarifikasi pemikiran Iran dan Amerika serta mengidentifikasi area untuk kemungkinan kemajuan”. Al Busaidi menambahkan, tujuan proses ini adalah agar kedua pihak dapat “bertemu kembali pada waktunya”.
Kementerian Luar Negeri Oman menyatakan konsultasi tersebut difokuskan pada “menciptakan kondisi yang tepat untuk dimulainya kembali negosiasi diplomatik dan teknis”.
Pembicaraan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan militer. Pemerintahan Trump diketahui tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk super USS Abraham Lincoln beserta kapal perang dan jet tempur pendukung ke kawasan dekat perairan Iran, memperkuat pertahanan udara di pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah, serta menembak jatuh sebuah drone Iran pada pekan ini.
Washington menuntut agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium, termasuk pada tingkat sipil 3,67 persen sebagaimana diatur dalam kesepakatan nuklir 2015 yang secara sepihak ditinggalkan Amerika Serikat pada 2018. Iran sebelumnya memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen, sebelum fasilitas nuklir utamanya rusak parah akibat serangan udara Amerika Serikat pada Juni lalu.
Selain isu nuklir, Amerika Serikat juga menginginkan pembatasan program rudal balistik Iran serta penghentian dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok bersenjata sekutunya di Irak, Lebanon, Yaman, dan Suriah. Sejumlah negara Eropa dan pemerintah Israel mendukung tuntutan tersebut. Namun pemerintah Iran berulang kali menegaskan hanya bersedia bernegosiasi soal isu nuklir untuk pencabutan sanksi, dan menolak pembahasan mengenai rudal atau isu lain yang disebut sebagai garis merah.
Di sisi lain, pejabat militer Iran menyatakan kesiapan menghadapi konflik berskala regional. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada Kamis lalu memamerkan uji peluncuran rudal balistik Khorramshahr-4, yang disebut mampu menjangkau Israel dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Wakil politik IRGC, Yadollah Javani, mengatakan langkah tersebut menegaskan Iran tidak akan mengorbankan kekuatan militernya meskipun sedang duduk di meja perundingan.
Di tengah situasi tersebut, optimisme publik Iran terhadap jalur diplomasi tampak terbelah. Sebagian warga berharap negosiasi dapat menghilangkan bayang-bayang perang dan tekanan ekonomi, sementara lainnya justru pesimistis dan menilai perundingan tidak akan mencegah konflik. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 3.000 orang tewas dalam protes nasional terbaru, sementara PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional menyatakan jumlah korban kemungkinan jauh lebih tinggi. []
