ORINEWS.id – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Safrizal ZA, menggelar Rapat Konsolidasi Perdana pada Rabu (28/1). Rapat digelar setelah diterbitkannya Kepmendagri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas PRR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Forum ini membahas secara khusus klaster infrastruktur, termasuk jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, dan sungai—meliputi irigasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, dan sumur bor.
Rapat yang diselenggarakan di Komplek Dinas Perkim Aceh itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Aceh, anggota DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta kepala Bappeda dan dinas terkait dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi.
Safrizal menekankan pentingnya validasi data. Mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), hingga Rencana Aksi yang telah disusun Kementerian PU.
“Termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya; mana kabupaten/kota, mana provinsi, mana pusat, sehingga pelaksanaannya bisa dipercepat,” ujar Safrizal.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, mengatakan kementerian telah memobilisasi 1.377 personel, menurunkan 44.954 pekerja, dengan 30.119 tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menyiapkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana di Sumatera.
“Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung. Untuk Aceh, di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp 39,49 triliun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PU untuk Build Back Better, yakni membangun lebih baik dari kondisi semula,” kata Wida.
Berdasarkan data primer Jitupasna yang dihimpun Posko Satgas Wilayah Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan (67 jalan nasional, 87 provinsi, 2.149 kabupaten/kota), 1.091 jembatan permanen (34 nasional, 98 provinsi, 959 kabupaten/kota), serta 59 jembatan bailey yang 18 unit telah terbangun, 6 unit sedang dibangun, dan 35 unit dalam perencanaan. Infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, dan 44 sumur bor.
Safrizal menegaskan integrasi kerja dan satu data sangat penting. “Dengan hadirnya Satgaswil, rapat jangan terpisah-pisah; kerja bareng-bareng dan satu data. Overlay data sangat fundamental, baik long list maupun short list, untuk mengeliminir tumpang tindih pekerjaan antara kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.
Sejalan dengan arahan Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah masing-masing, sehingga pembiayaan tersedia di tiap tingkat pemerintahan. Meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggaran tetap bisa menggunakan prosedur kedaruratan.
“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data, agar kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN terukur secara akuntabel dan transparan,” tambah Safrizal.
Forum ini juga menyoroti langkah cepat Pemerintah Kota Langsa dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, terutama jembatan, melalui kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah dan sektor swasta.
Safrizal menegaskan strategi Satgaswil Aceh ke depan: “Tetapkan prioritas, sinkronkan dan validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta percepat kendali waktu. Kami akan terus memperbarui progres, termasuk konsolidasi klaster lain, dengan semangat kolaborasi multi sektor.”
