ORINEWS.id – Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa dana iuran yang dibayarkan negara-negara anggota Dewan Perdamaian digunakan untuk mendukung rekonstruksi Gaza, Palestina. Ia menegaskan, iuran tersebut bukan merupakan syarat wajib untuk menjadi anggota dewan yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Jadi begini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut Sugiono, kebutuhan pembiayaan rekonstruksi menjadi salah satu pertimbangan utama dibentuknya Dewan Perdamaian. Karena itu, negara-negara yang diundang diajak untuk berpartisipasi secara sukarela.
“Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” ujarnya.
Sugiono menegaskan, iuran tersebut tidak bersifat wajib bagi seluruh anggota. Setiap negara yang diundang tetap berhak menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun, sesuai dengan piagam organisasi tersebut.
“Enggak, enggak (wajib). Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dollar itu artinya dia permanen,” kata Sugiono.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam skema pendanaan tersebut. “Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan tersebut.
“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kementerian Luar Negeri melalui unggahan di media sosial X, Kamis, 22 Januari 2026.
Negara-negara tersebut selanjutnya akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum masing-masing. Para menteri juga menegaskan dukungan terhadap misi Dewan Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk menangani konflik global. Meski awalnya difokuskan pada rekonstruksi Gaza, mandat dewan ini juga mencakup kawasan konflik lainnya. Dewan eksekutif organisasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden AS Donald Trump dan melibatkan sejumlah tokoh dunia. []
