ORINEWS.id – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan opsi militer untuk merespons krisis yang memburuk di Iran. Ancaman langkah tersebut mencuat menyusul laporan mengenai pembantaian massal yang dilakukan rezim Teheran terhadap warganya sendiri dalam penumpasan demonstrasi, dengan korban jiwa dilaporkan mencapai ribuan orang.
Presiden Donald Trump pada pekan ini melontarkan ancaman tindakan yang sangat kuat terhadap Iran. Ia juga menyerukan agar masyarakat sipil di negara itu meningkatkan aksi protes terhadap pemerintah.
Berdasarkan laporan The Economist, jika serangan benar-benar dilakukan, Washington diperkirakan memilih opsi serangan terbatas atau pemenggalan target politik guna menggulingkan kekuasaan para mullah yang telah berkuasa selama 47 tahun.
“Kamar mayat penuh sesak. Mayat-mayat dalam kantong ditumpuk di trotoar yang bersimbah darah. Beberapa ribu orang mungkin tewas,” tulis laporan The Economist, Sabtu (17/1/2025).
Eskalasi kekerasan itu terjadi setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei merespons aksi unjuk rasa dengan pengerahan kekuatan militer penuh. Milisi yang bersekutu dengan Garda Revolusi dilaporkan dikerahkan menggunakan sepeda motor dan penembak jitu. Mereka menembaki warga sipil yang meneriakkan slogan anti-diktator dengan membidik area vital seperti wajah.
Amerika Serikat dinilai memiliki opsi menjatuhkan bom dan rudal ke sejumlah situs terpilih di dalam Iran, terutama yang terkait dengan struktur Garda Revolusi. Namun, langkah tersebut dinilai berisiko tinggi karena Iran memiliki baterai rudal jarak jauh yang mampu melakukan serangan balasan melintasi Timur Tengah, sehingga berpotensi memicu perang skala besar.
“Apa yang akan dilakukan oleh serangan Amerika yang dipertimbangkan oleh Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan para mullah? Dan jika rezim itu runtuh, apa yang mungkin terjadi selanjutnya?” tulis laporan tersebut.
Sejumlah analis memperingatkan risiko Iran terjerumus ke dalam perang saudara seperti Suriah atau mengalami perpecahan negara seperti Yugoslavia. Peringatan itu dikaitkan dengan keberadaan berbagai kelompok separatis dan persenjataan strategis di negara tersebut.
Di luar opsi militer, Gedung Putih juga disebut mulai menempuh langkah non-militer dengan memberikan dukungan diam-diam kepada tokoh oposisi Iran di pengasingan, Reza Pahlavi. Selain itu, perangkat internet satelit Starlink dilaporkan diselundupkan untuk menembus blokade komunikasi pemerintah Iran.
Meski demikian, opsi serangan militer tetap dipandang sebagai kartu paling berisiko. Kemampuan rudal jarak jauh Iran dinilai dapat memicu konflik luas di kawasan Timur Tengah jika eskalasi tidak terkendali. []
