ORINEWS.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif 25 persen terhadap setiap negara yang melakukan perdagangan dengan Iran.
Kebijakan yang disebut Trump sebagai “hukuman” itu diumumkan menyusul laporan kelompok hak asasi manusia yang menyebut ratusan orang tewas dalam demonstrasi rusuh di Iran.
“Berlaku segera, setiap negara yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif 25 persen untuk setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” tulis Trump di Truth Social, sebagaimana dikutip AFP, Selasa, 13 Januari 2026.
Iran diketahui memiliki sejumlah mitra dagang utama, antara lain China, Turki, Uni Emirat Arab, dan Irak, berdasarkan basis data ekonomi Trading Economics.
Pengumuman tarif tersebut muncul di tengah pertimbangan pemerintahan Trump terhadap kemungkinan tindakan militer terhadap Iran, menyusul langkah keras otoritas setempat dalam merespons protes anti-rezim. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut serangan udara menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“Serangan udara akan menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada,” kata Leavitt.
Meski demikian, Leavitt menegaskan jalur diplomatik masih terbuka. Ia menyebut Iran tetap memiliki saluran komunikasi dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff. Menurut Leavitt, sikap Iran dalam komunikasi tertutup dinilai “jauh berbeda” dibandingkan dengan pernyataan publiknya.
Kelompok HAM berbasis di Norwegia, Iran Human Rights, melaporkan telah mengonfirmasi 648 orang tewas selama gelombang protes, termasuk sembilan anak di bawah umur.
Ribuan orang lainnya dilaporkan terluka akibat tindakan keras aparat terhadap demonstran anti-pemerintah. IHR juga memperingatkan jumlah korban tewas kemungkinan lebih tinggi.
Menurut organisasi tersebut, sekitar 10.000 orang telah ditangkap.
“Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi para demonstran sipil dari pembunuhan massal oleh Republik Islam,” kata Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.
Di tengah ancaman tindakan militer dari Amerika Serikat, demonstrasi pro-pemerintah dilaporkan bermunculan di sejumlah wilayah Iran.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut aksi tersebut sebagai peringatan kepada Amerika Serikat.
“Demonstrasi besar-besaran ini, penuh tekad, telah menggagalkan rencana musuh asing yang seharusnya dilakukan oleh tentara bayaran domestik,” kata Khamenei dalam pernyataannya.
Televisi pemerintah Iran menayangkan massa yang mengibarkan bendera nasional di ibu kota Teheran, disertai doa bagi korban yang oleh pemerintah disebut sebagai korban “kerusuhan”.
Di Lapangan Enghelab, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan negaranya tengah berperang di “empat front”, mulai dari perang ekonomi hingga perang militer dengan Amerika Serikat dan Israel.
Sementara itu, Trump menyatakan kepemimpinan Iran telah menghubunginya untuk bernegosiasi. Leavitt kembali menekankan adanya perbedaan signifikan antara pesan publik otoritas Iran dan komunikasi yang diterima pemerintah AS secara tertutup.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Iran tidak mencari perang, tetapi siap menghadapinya.
“Iran tidak mencari perang tetapi sepenuhnya siap untuk perang,” kata Araghchi dalam konferensi bersama para duta besar asing di Teheran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan saluran komunikasi antara Araghchi dan Witkoff tetap terbuka meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. []
