ORINEWS.id – Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 unit rumah hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Bantuan tersebut difokuskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat melalui video konferensi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Selasa malam (16/12/2025). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Menurut M. Nasir, bantuan 1.000 unit hunian tetap tersebut merupakan tahap awal dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.
“Ini merupakan bentuk solidaritas Yayasan Buddha Tzu Chi kepada masyarakat Aceh yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir dan longsor,” kata M. Nasir.
Ia merincikan, dari total 1.000 unit rumah yang akan dibangun, sebanyak 722 unit dialokasikan untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Utara. Adapun 278 unit lainnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang.
M. Nasir menambahkan, pemerintah daerah setempat akan menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hunian tetap tersebut. Selain pembangunan rumah, proyek ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menyediakan fasilitas esensial, termasuk pembangunan akses jalan menuju kawasan perumahan, penyediaan jaringan listrik, serta memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi para penghuni.
Kelengkapan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu warga korban bencana untuk segera memulai kembali kehidupan yang lebih stabil dan layak.
“Meskipun 1.000 unit ini merupakan tahap pertama, kami sangat menyambut baik bantuan ini dan mendorong semua pihak untuk mempercepat proses pembangunan,” ujar M. Nasir.
Ia berharap warga yang saat ini masih berada dalam kondisi darurat dapat segera menempati hunian tetap tersebut.
“Sisanya (kebutuhan huntap) akan dibangun yang bersumber dari APBN atau lembaga untuk kabupaten/kota lainnya,” jelas M. Nasir. []
