ORINEWS.id – Sejumlah perusahaan besar yang diduga terlibat dalam perusakan dan perambahan hutan di Pulau Sumatera dinilai bertanggung jawab atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Partai Gelora mendorong pemerintah menagih biaya pemulihan ekologi dari para pelaku industri tersebut.
“Tuntutan kita jelas perusahaan-perusahaan besar, wajib membayar pemulihan ekologi, bukan sekedar CSR ceremony,” kata Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, Rabu, 3 Desember 2025, dikutip dari RMOL.
Rully juga menuntut dilakukan audit menyeluruh atas kerusakan hutan yang terjadi, termasuk membuka informasi rantai pasok kepada publik. Ia menilai moratorium pemberian izin baru untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Sumatera perlu diterapkan segera.
“Sampai hutan yang tersisa benar-benar dipetakan dan diamankan, dan warga terdampak mendapatkan reparasi sosial,” ujarnya.
Menurutnya, reparasi sosial merupakan kewajiban perusahaan, bukan bentuk bantuan atau kemurahan hati. Rully menegaskan bahwa bencana yang terjadi bukan semata musibah alam.
“Ini bukan takdir. Ini akibat perbuatan mereka, para pelaku yang kemarin turut menghadiri konferensi iklim di Brazil (COP30),” kata mantan aktivis lingkungan Walhi Indonesia tersebut.
Ia menyebut banjir dan longsor yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Sumatera sebagai konsekuensi panjang dari eksploitasi hutan oleh berbagai industri ekstraktif.
“Tapi ini invoice terbuka dari puluhan tahun pembabatan hutan oleh industri kayu, pulp and paper raksasa hingga perusahaan sawit yang menjadikan hutan sebagai modal awal. Mereka bekerja sama meratakan benteng terakhir ekosistem kita, hutan,” ujarnya.
Rully menjelaskan, hilangnya tutupan hutan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air saat terjadi hujan ekstrem.
“Sungai-sungai menjadi meluap, akibatnya kampung-kampung hanyut dan warga menanggung semua kerusakan yang mereka tidak pernah minta,” tandasnya.
Ia menilai kehancuran ekologis yang terjadi bukan semata dampak perubahan iklim, tetapi lebih karena praktik koruptif dan eksploitasi hutan yang dilakukan secara semena-mena oleh berbagai kelompok industri.
Rully berharap bencana yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa pada 2025 ini menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan.
“Bahwa ada puluhan juta orang di hilir yang menggantungkan kehidupannya terhadap kehidupan hutan, yang tidak diketahui pemerintah dan perusahaan,” pungkasnya.
