ORINEWS.id – Sejumlah aktivis Afrika Selatan menuduh Israel menggunakan kelompok kemanusiaan bayangan untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza. Tuduhan itu muncul setelah sebuah pesawat yang membawa 153 warga Palestina dari Gaza mendarat di Bandara Internasional OR Tambo pada Kamis, 13 November 2025, dan tertahan di landasan selama hampir 12 jam tanpa izin bagi para penumpang untuk turun.
Kedatangan itu memicu kebingungan, sebab pemerintah Afrika Selatan disebut tidak mengetahui adanya penerbangan tersebut. Para aktivis juga menemukan bahwa para penumpang tidak memiliki dokumen apa pun untuk diproses oleh otoritas setempat. Beberapa warga Palestina bahkan mengaku tidak mengetahui dengan jelas tujuan perjalanan mereka.
Na’eem Jeenah, aktivis dan cendekiawan kawakan di Johannesburg, mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa situasi ini menunjukkan adanya eksploitasi terhadap keputusasaan warga Palestina. Ia menuding kelompok bernama Al-Majd Europe, yang mengatur perjalanan tersebut, sebagai perantara kebijakan pemindahan paksa Israel.
“Jelas bagi kami bahwa Al-Majd adalah kedok bagi negara Israel dan intelijen Israel, dan merupakan proyek untuk membantu pembersihan etnis di Gaza,” kata Jeenah, dikutip MEE.
Ia menilai upaya itu sejalan dengan tujuan mengusir kelas profesional Palestina agar tidak kembali ke Gaza.
Seorang pejabat militer Israel yang tidak disebutkan namanya sebelumnya mengungkapkan kepada Associated Press bahwa Israel memfasilitasi pemindahan warga Palestina dari Gaza ke perlintasan Karem Abu Salem (Kerem Shalom), sebelum mereka diterbangkan dari Bandara Ramon menuju Nairobi dan kemudian Johannesburg.
Aktivis lain, Sarah Oosthuizen, menyebut boarding pass penumpang menunjukan berbagai tujuan—India, Malaysia, hingga Indonesia.
“Tidak ada alasan bagi para penumpang untuk benar-benar tahu ke mana mereka akan pergi,” ujarnya.
Ia menduga pola ini menyerupai praktik perdagangan manusia.
Menurut situs resminya, Al-Majd Europe didirikan pada 2010, diklaim terdaftar di Jerman dengan kantor pusat di Yerusalem, dan menawarkan evakuasi kemanusiaan serta program medis. Namun sejumlah aktivis, termasuk Khalid Vawda dari Social Intifada, telah lama meragukan kredibilitas organisasi tersebut. Vawda menilai kelompok itu muncul tiba-tiba dan selama berbulan-bulan mempromosikan layanan evakuasi Gaza melalui media sosial.
Pada Sabtu, 15 November 2025, juru bicara COGAT—badan Israel yang mengelola urusan sipil di wilayah pendudukan—mengatakan kepada AFP bahwa warga Palestina itu diizinkan meninggalkan Gaza setelah ada persetujuan dari negara ketiga. Ia tidak merinci negara mana yang dimaksud.
Sehari sebelumnya, Kedutaan Besar Palestina di Afrika Selatan menyatakan bahwa penerbangan tersebut diatur oleh sebuah “organisasi yang tidak terdaftar dan menyesatkan, mengeksploitasi kondisi kemanusiaan tragis di Gaza, menipu keluarga, mengumpulkan uang dari mereka, dan memfasilitasi perjalanan secara tidak bertanggung jawab.”
Setelah serangkaian konsultasi bersama kelompok masyarakat sipil, pemerintah Afrika Selatan akhirnya mengizinkan pesawat itu mendarat. Presiden Cyril Ramaphosa menyebut kedatangan warga Gaza tersebut sebagai sesuatu yang “misterius.”
“Kita tentu perlu menyelidiki asal-usul mereka, di mana awalnya, dan alasan mengapa mereka dibawa ke sini … karena mereka tidak memiliki dokumen apa pun,” ujarnya.
Meski Kementerian Luar Negeri Palestina menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Afrika Selatan, aktivis lokal menilai Otoritas Manajemen Perbatasan (BMA) terlalu lambat memberikan respons terhadap situasi para pengungsi tersebut. []
