ORINEWS.id – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal soal kebutuhan tenaga ahli gizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik nasional. Dalam pernyataan terbarunya, Cucun menyebut tenaga pengawas gizi tidak harus berasal dari lulusan sarjana gizi. Menurut dia, lulusan SMA yang dilatih selama tiga bulan dan disertifikasi sudah cukup untuk menangani pengawasan gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi,” ujar Cucun dalam pernyataannya yang kemudian menjadi viral.
Ia juga mengusulkan perubahan istilah “ahli gizi” menjadi “pengawas gizi” agar persyaratan lebih fleksibel. Wacana tersebut menimbulkan reaksi keras dari publik, terutama para profesional gizi yang menilai pernyataan itu merendahkan kompetensi tenaga gizi terlatih.
Latar Belakang Ketersediaan Tenaga Gizi
Pernyataan Cucun muncul di tengah kesulitan pemerintah mencari ahli gizi yang memenuhi syarat untuk ditempatkan pada dapur MBG di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui profesi ahli gizi saat ini “semakin langka” dan sulit dipenuhi secara merata.
BGN dan Komisi IX DPR disebut mulai mempertimbangkan tenaga dari disiplin lain seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan untuk mengisi kebutuhan SPPG. Namun usulan ini langsung menimbulkan perdebatan mengenai kualitas dan keamanan program.
Kritik Menguat dari Komunitas Gizi
Para ahli gizi, akademisi, hingga anggota DPR lain menolak wacana penggantian peran ahli gizi dengan tenaga non-profesional. Mereka menegaskan bahwa pengawasan gizi tidak dapat dilakukan hanya dengan pelatihan singkat. Pengawasan gizi mencakup perhitungan kebutuhan nutrisi, keamanan pangan, manajemen risiko, hingga pengendalian proses produksi.
“Ahli gizi ini jangan dia di ujung hanya mencicipi masakan, harus terus dipantau,” kata Cucun dalam pernyataan sebelumnya, yang ikut memantik kemarahan komunitas gizi.
Kritik kian menguat lantaran sejumlah kasus keracunan pada program MBG terjadi akibat pelanggaran SOP di SPPG, mulai dari sanitasi dapur hingga manajemen pangan yang tidak sesuai standar. Para profesional memperingatkan bahwa mengganti ahli gizi dengan tenaga berpelatihan singkat dapat meningkatkan risiko kejadian serupa.
Dampak Publik dan Respons Masyarakat
Wacana ini membuat program MBG kembali menjadi sorotan. Publik khawatir fleksibilitas persyaratan tenaga gizi akan menurunkan standar keamanan pangan bagi anak sekolah.
Jika kebijakan ini diterapkan, beberapa pihak menilai dampaknya dapat meliputi:
menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG,
meningkatnya ketegangan antara DPR dan komunitas ahli gizi,
munculnya protes dari orang tua dan aktivis kesehatan,
tuntutan agar BGN memperkuat sistem rekrutmen dan pelatihan tenaga gizi.
Hingga berita ini diturunkan, kontroversi pernyataan Cucun terus bergulir dan menjadi pembahasan hangat di kalangan profesional kesehatan maupun masyarakat luas. Program MBG sendiri sedang berada dalam evaluasi menyusul berbagai kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah. []
