ORINEWS.id – Sejumlah dokumen yang baru dipublikasikan mengungkapkan bahwa pemerintah Israel diam-diam membayar sekelompok kecil influencer media sosial di Amerika Serikat (AS) untuk menyebarkan pesan-pesan pro-Israel secara daring.
Menurut laporan Responsible Statecraft (RS) pada September lalu, pemerintah Israel mengontrak perusahaan bernama Bridges Partners untuk menjalankan kampanye bernama Esther Project. Kampanye tersebut mempekerjakan antara 14 hingga 18 influencer dengan bayaran sekitar US$7.000 untuk setiap unggahan.
Berdasarkan berkas yang terdaftar dalam Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA), inisiatif ini dimulai pada Juni 2024 dan didanai langsung oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Namun, meski telah berlangsung selama berbulan-bulan, tidak ada satu pun influencer yang secara terbuka mengungkapkan hubungan keuangan mereka dengan pemerintah Israel.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Organisasi Quincy Institute for Responsible Statecraft—induk RS—bersama kelompok pengawas Public Citizen, telah mengirim surat bersama kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Mereka menuntut agar Bridges Partners diwajibkan memublikasikan nama, alamat, dan kontrak para influencer yang dibayar oleh pemerintah Israel.
“Meskipun mereka diwajibkan secara hukum untuk mendaftar sebagai agen dari prinsipal asing, tidak satu pun dari para influencer ini yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Departemen Kehakiman,” demikian isi surat tersebut.
Saat ini, satu-satunya nama yang tercantum dalam kontrak Bridges Partners adalah Uri Steinberg, konsultan asal Israel yang sebelumnya bekerja dengan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Pariwisata Israel.
Warga Amerika Tidak Sadar Siapa yang Mempengaruhi Mereka
Craig Holman, pelobi urusan pemerintahan dari Public Citizen, menilai kurangnya keterbukaan ini merugikan publik.
“Warga Amerika berhak tahu siapa yang membayar pesan yang dikirimkan melalui influencer media sosial,” ujar Holman kepada RS.
Sementara itu, Ben Freeman, Direktur Program Demokratisasi Kebijakan Luar Negeri di Quincy Institute, menegaskan bahwa para influencer seharusnya mendaftar sebagai agen asing.
“Jika para influencer ini secara sadar menerima uang dari pemerintah Israel untuk memproduksi konten bagi pemerintah Israel yang ditonton oleh ribuan atau jutaan pengikut mereka di AS, sama sekali tidak jelas mengapa mereka tidak diwajibkan mendaftar di bawah FARA,” kata Freeman.
Dugaan Jaringan yang Lebih Luas
Selain Bridges Partners, sejumlah perusahaan lain juga disebut terlibat dalam kampanye serupa. Salah satunya adalah Genesis 21 Consulting, yang dikontrak oleh Israel pada Agustus untuk menyediakan layanan komunikasi strategis, pembuatan konten, dan penjangkauan influencer guna memperbaiki citra publik Israel.
Laporan lain menyebutkan bahwa firma Show Faith by Works juga menerima kontrak senilai US$3,2 juta untuk mengidentifikasi influencer media sosial yang bersedia membuat konten positif tentang Israel, khususnya menargetkan komunitas Kristen evangelis.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kepada Haaretz bahwa “klaim mengenai perjanjian antara Negara Israel dan perusahaan Show Faith mengenai geofencing dan pembayaran kepada influencer adalah salah.” []
