Oleh: Sri Radjasa, M.BA
Membaca geopolitik global tidak cukup dilakukan dengan mencatat peristiwa-peristiwa diplomatik yang tampak di permukaan. Ia harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: apa hakikat kekuatan yang sedang bergerak, siapa aktor yang membentuknya, dan kepentingan apa yang sesungguhnya dipertaruhkan. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan ontologis, yakni mencari realitas terdalam dari sebuah fenomena geopolitik.
Ketika pendekatan ontologis diabaikan, analisis geopolitik cenderung berubah menjadi sekadar katalog peristiwa. Diskusi publik hanya berkisar pada siapa bertemu siapa, kapan sebuah perjanjian ditandatangani, atau negara mana yang bergabung dalam blok tertentu. Cara membaca seperti ini sering gagal menangkap perubahan paradigma yang sebenarnya.
Kesalahan membaca struktur perubahan global berisiko menghasilkan kebijakan luar negeri yang keliru. Dalam perspektif teori realisme struktural yang diperkenalkan Kenneth Waltz, perilaku negara sangat ditentukan oleh konfigurasi kekuatan dalam sistem internasional. Sementara John J. Mearsheimer menegaskan bahwa negara besar akan selalu berusaha memaksimalkan kekuatan ketika merasa posisinya terancam.
Jika kerangka ini digunakan untuk membaca geopolitik hari ini, maka asumsi bahwa melemahnya ekonomi Amerika Serikat otomatis melahirkan pusat kekuatan baru seperti BRICS menjadi terlalu simplistik. Dalam sejarahnya, Amerika justru sering merespons tekanan ekonomi dengan memperkuat nasionalisme ekonomi dan strategi proteksionisme.
Nasionalisme Amerika dan Pergeseran Strategi Global
Gejala tersebut terlihat jelas pada era pemerintahan kedua Donald Trump. Sejak kembali memimpin Amerika Serikat, Trump menegaskan kembali doktrin America First dengan pendekatan yang lebih keras, dimana peningkatan tarif impor, renegosiasi perjanjian perdagangan, serta pengurangan komitmen terhadap sejumlah institusi multilateral.
Data dari International Monetary Fund dan World Trade Organization menunjukkan bahwa sejak 2024 hingga 2026 kebijakan perdagangan Amerika semakin proteksionis. Washington meningkatkan penggunaan tarif dan instrumen non-tarif terhadap negara-negara yang dianggap mengancam industri domestiknya. Kebijakan tersebut terutama diarahkan pada negara yang berpotensi menggeser dominasi ekonomi Amerika, termasuk negara-negara yang terhubung dengan BRICS.
Fenomena ini menandai perubahan penting dalam cara Amerika memandang perannya di dunia. Jika pada masa sebelumnya Amerika sering memosisikan diri sebagai “pemimpin dunia”, kini narasi tersebut bergeser menjadi penjaga kepentingan nasional yang lebih agresif. Dalam logika geopolitik klasik, perubahan seperti ini biasanya terjadi ketika sebuah kekuatan besar merasa dominasi globalnya mulai tergerus.
Bagi negara-negara berkembang, perubahan ini menciptakan dilema. Di satu sisi, munculnya blok ekonomi baru seperti BRICS menawarkan peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi alternatif. Forum ini kini mencakup negara dengan populasi lebih dari 40 persen penduduk dunia dan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto global.
Selain itu, inisiatif finansial seperti New Development Bank juga dirancang untuk menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem finansial Barat. Agenda lain yang sering dibicarakan dalam forum ini adalah upaya mengurangi ketergantungan global terhadap dolar Amerika.
Namun di sisi lain, bergabung dengan konfigurasi kekuatan baru juga berarti masuk ke dalam arena rivalitas geopolitik yang lebih luas. Bagi negara yang tidak memiliki kekuatan ekonomi atau militer besar, langkah tersebut harus dihitung dengan sangat hati-hati.
Dilema Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam konteks ini, keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dengan BRICS pada awal 2025 menjadi langkah strategis yang menimbulkan berbagai interpretasi. Secara teoritis, keputusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global sekaligus memperluas kerja sama dengan negara-negara Global South.
Indonesia memang memiliki kepentingan untuk meningkatkan daya tawar dalam sistem ekonomi internasional yang selama ini didominasi negara maju. Bergabung dengan forum ekonomi alternatif dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerja sama teknologi.
Namun dinamika geopolitik tidak berhenti pada logika ekonomi semata. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS terjadi hampir bersamaan dengan pelantikan kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada Januari 2025. Dalam sejumlah pernyataan publiknya, Trump secara terbuka memandang BRICS sebagai potensi ancaman terhadap dominasi ekonomi Amerika.
Dalam perspektif intelijen strategis, persepsi seperti ini penting karena dapat memengaruhi cara sebuah negara besar merumuskan kebijakan terhadap negara lain. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam orbit kekuatan yang berseberangan, respons politik dan ekonomi dapat menjadi lebih keras.
Situasi tersebut mulai terlihat dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan perdagangan resiprokal yang ditandatangani pada Februari 2026 antara Prabowo Subianto dan Donald Trump memunculkan kritik karena dianggap memiliki struktur kewajiban yang tidak seimbang.
Dalam diplomasi perdagangan, struktur bahasa dalam perjanjian sering mencerminkan posisi tawar. Semakin banyak kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak, semakin menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses negosiasi. Dalam konteks ini, sebagian analis melihat Indonesia berada pada posisi defensif dalam menghadapi tekanan ekonomi Amerika.
Dari sudut pandang geopolitik, situasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kesalahan membaca arah perubahan global dapat membuat sebuah negara kehilangan ruang manuver diplomatiknya.
Ambisi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam diplomasi internasional juga menghadapi tantangan serupa. Inisiatif Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran, misalnya, menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia menjalankan peran tersebut.
Dalam praktik diplomasi internasional, mediasi konflik biasanya hanya efektif jika kedua pihak yang bertikai memiliki kepercayaan terhadap mediator. Selain itu, mediator juga harus memiliki rekam jejak diplomasi yang kuat dan posisi politik yang diterima oleh semua pihak.
Tanpa prasyarat tersebut, tawaran mediasi lebih berisiko menjadi simbol diplomasi daripada instrumen penyelesaian konflik yang nyata.
Sejarah sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia pernah memiliki posisi tawar yang kuat dalam diplomasi global. Pada masa Sukarno, Indonesia tampil sebagai salah satu pemimpin gerakan negara berkembang yang menantang dominasi kekuatan besar. Bahkan ketika menghadapi tekanan politik dari Amerika Serikat, Sukarno pernah melontarkan pernyataan terkenal: “Go to hell with your aid.”
Indonesia pada masa itu bahkan sempat keluar dari United Nations dan menggagas Conference of the New Emerging Forces sebagai alternatif forum internasional bagi negara-negara berkembang. Terlepas dari kontroversinya, langkah tersebut menunjukkan adanya keberanian geopolitik yang lahir dari legitimasi domestik yang kuat.
Pelajaran dari sejarah tersebut menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh strategi luar negeri, tetapi juga oleh integrasi kekuatan domestik. Tanpa stabilitas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi yang solid, dan legitimasi publik yang kuat, kebijakan luar negeri mudah berubah menjadi reaktif terhadap tekanan eksternal.
Di sinilah makna sebenarnya dari politik luar negeri “bebas aktif” yang pernah dirumuskan oleh Mohammad Hatta. Prinsip tersebut bukan sekadar netralitas dalam konflik global. Ia adalah kebebasan untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional sekaligus keaktifan dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Dalam dunia yang semakin dipenuhi rivalitas kekuatan besar, kemampuan membaca arah perubahan geopolitik menjadi semakin krusial. Kesalahan membaca struktur kekuatan global bukan hanya persoalan akademik. Ia dapat berujung pada kerugian strategis yang memengaruhi kedaulatan ekonomi, politik, bahkan keamanan nasional.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar hari ini bukan sekadar memilih blok kekuatan mana yang harus didekati. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kemampuan analisis strategis yang mampu membaca perubahan paradigma geopolitik secara utuh, sebelum keputusan politik diambil.
Tanpa kemampuan itu, politik luar negeri berisiko berjalan bukan sebagai strategi negara, melainkan sebagai respons reaktif terhadap tekanan kekuatan global. Dan dalam dunia geopolitik yang keras, kesalahan membaca arah perubahan sering kali harus dibayar dengan harga yang tidak murah.
