ORINEWS.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menilai kebijakan bernilai anggaran besar itu tidak boleh hanya didasarkan pada efisiensi harga, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap industri nasional, tenaga kerja, dan struktur ekonomi dalam negeri.
Menurut Nurdin, penguatan koperasi desa memang merupakan agenda strategis untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi rakyat. Namun, jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis serta kapasitas industri dalam negeri yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Jangan sampai koperasi diperkuat, tetapi industri otomotif nasional justru kehilangan momentum,” kata Nurdin dalam siaran pers, Minggu, 22 Februari 2026.
Ia mengingatkan kebijakan tersebut harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itu, belanja negara seharusnya menjadi instrumen memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja.
Nurdin juga mempertanyakan apakah telah dilakukan kajian menyeluruh mengenai keterlibatan industri dalam negeri, termasuk peluang peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kemitraan produksi, atau perakitan lokal. Ia menegaskan Komisi VI DPR akan mengawal kebijakan ini secara ketat.
“Koperasi adalah soko guru ekonomi nasional. Tetapi penguatannya tidak boleh bertentangan dengan semangat Pasal 33. Setiap rupiah belanja negara harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa,” ujarnya.
Alasan Impor Kendaraan
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4×4, dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan pengiriman kendaraan dilakukan bertahap. Saat ini sekitar 200 unit pikap telah tiba di Indonesia, dengan target 1.000 unit hingga akhir bulan.
Menurut Joao, pertimbangan impor didasarkan pada faktor harga dan keterbatasan kapasitas produksi nasional. Ia menyebut harga pikap 4×4 di pasar domestik relatif mahal, sementara produsen India menawarkan harga lebih kompetitif sehingga dinilai dapat menghemat penggunaan APBN.
Selain itu, produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hingga 70.000 unit dalam waktu singkat. Jika dipaksakan, kata dia, pengadaan besar-besaran dikhawatirkan justru mengganggu distribusi kendaraan untuk sektor lain.
Ia menambahkan, kendaraan 4×4 diperlukan untuk mendukung distribusi di wilayah dengan medan berat, termasuk akses ke kawasan pertanian. []
